{"status":true,"text":"BUPATI NGANJUK\nPROVINSI JAWA TIMUR\nPERATURAN BUPATI NGANJUK\nNOMOR 8 TAHUN 2018\nTENTANG\nKETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\nBUPATI NGANJUK,\nMenimbang\n\n:\n\nbahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 54\nayat (5), Pasal 86 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat\n(7), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 100 ayat\n(3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun\n2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6\nTahun 2013, maka perlu mengatur Ketentuan dan Tata\nCara Pemungutan Pajak Parkir dengan Peraturan Bupati.\n\nMengingat\n\n:\n\n1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\nPembentukan\nDaerah-Daerah\nKabupaten\ndalam\nLingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\nNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 2730) ;\n\n\f2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\nPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\ndengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\nNomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 3987);\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 4189) ;\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\nPariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\n2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 4966);\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\nPembentukan\nPeraturan\nPerundang-Undangan\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 5234);\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang\nTata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak\nDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 4049) ;\n\n\f10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\nPembinaan\ndan\nPengawasan\nPenyelenggaraan\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\n13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\nTahun 2011;\n14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\n15.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun\n2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6\nTahun 2013;\n16.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\nDaerah\nKabupaten\nNganjuk (Lembaran\nDaerah\nKabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);\n17.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016\ntentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta\nTata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.\n\nMEMUTUSKAN:\nMenetapkan\n\n: PERATURAN BUPATI\n\nTENTANG KETENTUAN DAN TATA\n\nCARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.\n\nBAB I\nKETENTUAN UMUM\nPasal 1\nDalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :\n1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.\n2. Pemerintah\n\nDaerah\n\nadalah\n\nNganjuk.\n3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.\n\nPemerintah\n\nKabupaten\n\n\f4. Badan\n\nPendapatan\n\nDaerah\n\nadalah\n\nadalah\n\nBadan\n\nPendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.\n5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah\nKabupaten Nganjuk.\n6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan\nDaerah Kabupaten Nganjuk.\n7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah\nkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh\norang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa\nberdasarkan\n\nUndang-Undang,\n\ndengan\n\ntidak\n\nmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan\nuntuk\n\nkeperluan\n\nDaerah\n\nbagi\n\nsebesar-besarnya\n\nkemakmuran rakyat.\n8. Badan adalah sekumpulan orang dan\/atau modal yang\nmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha\nmaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi\nperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan\nlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan\nUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam\nbentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,\npersekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,\norganisasi\n\nsosial\n\npolitik,\n\natau\n\norganisasi\n\nlainnya,\n\nlembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak\ninvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.\n9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat\nparkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan\nberkaitan\n\ndengan\n\npokok\n\nusaha\n\nmaupun\n\nyang\n\ndisediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan\ntempat penitipan kendaraan bermotor.\n10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan\nyang tidak bersifat sementara.\n11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang\ndapat dikenakan pajak.\n12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi\npembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,\nyang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai\ndengan\n\nketentuan\n\nperpajakan daerah.\n\nperaturan\n\nperundang-undangan\n\n\f13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan\nkalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan\nPeraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,\nyang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,\nmenyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.\n14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar\npada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak\natau\n\ndalam\n\nbagian\n\ntahun\n\npajak\n\nsesuai\n\ndengan\n\nketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\ndaerah.\n15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai\ndari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,\npenentuan\n\nbesarnya\n\npajak\n\nyang\n\nterutang\n\nsampai\n\nkegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta\npengawasan penyetorannya.\n16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya\ndisingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak\ndigunakan untuk melaporkan penghitungan dan\/atau\npembayaran pajak, obyek pajak dan\/atau bukan obyek\npajak, dan\/atau harta dan kewajiban sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\ndaerah.\n17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat\nSSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak\nyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir\natau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah\nmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.\n18. Surat\n\nKetetapan\n\nPajak\n\nDaerah\n\nyang\n\nselanjutnya\n\ndisingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang\nmenentukan\n\nbesarnya\n\njumlah\n\npokok\n\npajak\n\nyang\n\nterutang.\n19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang\nselanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan\npajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,\njumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran\npokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah\nyang masih harus dibayar.\n20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan\nyang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat\nketetapan pajak yang menentukan tambahan atas\njumlah pajak yang telah ditetapkan.\n\n\f21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya\ndisingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang\nmenentukan jumlah pajak sama besarnya dengan\njumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak\nada kredit pajak.\n22. Surat\n\nKetetapan\n\nPajak\n\nDaerah\n\nLebih\n\nBayar\n\nyang\n\nselanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan\npajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran\npajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak\nyang terutang atau tidak seharusnya terutang.\n23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat\nSTPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak\ndan\/atau sanksi administratif berupa bunga dan\/atau\ndenda.\n24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan\nyang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,\ndan\/atau\n\nkekeliruan\n\ntertentu\n\ndalam\n\ndalam\n\npenerapan\n\nperaturan\n\nketentuan\n\nperundang-undangan\n\nperpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,\nSKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat\nKeputusan\n\nPembetulan\n\natau\n\nSurat\n\nKeputusan\n\nKeberatan.\n25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan\natas\n\nkeberatan\n\nterhadap\n\nSPPT,\n\nSKPD,\n\nSKPDKB,\n\nSKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan\natau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh\nwajib pajak.\n26. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan\noleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu\nkeputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan\nperaturan\n\nperundang-undangan\n\nperpajakan\n\nyang\n\nberlaku.\n27. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan\npajak\n\natas\n\nbanding\n\nterhadap\n\nSurat\n\nKeputusan\n\nKeberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.\n28. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan\noleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap\npelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan\nyang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan\nperundang-undangan.\n\n\f29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang\npajak dan biaya penagihan pajak.\n30. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk\nmenguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan\njaminan\n\nuntuk\n\nmelunasi\n\nutang\n\npajak\n\nmenurut\n\nketentuan peraturan perundang-undangan.\n31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang\ndilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data\ndan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,\nmodal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga\nperolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang\nditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa\nneraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak\ntersebut.\n32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun\ndan mengolah data, keterangan, dan\/atau bukti yang\ndilaksanakan\n\nsecara\n\nobyektif\n\ndan\n\nprofesional\n\nberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji\nkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah\ndan\/atau\n\nuntuk\n\nmelaksanakan\n\ntujuan\n\nketentuan\n\nlain\n\ndalam\n\nperaturan\n\nrangka\n\nperundang-\n\nundangan pajak daerah.\n\nBAB II\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH\nPasal 2\n(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.\n(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi\ndengan\n\njelas,\n\nditandatangani\n\nbenar,\noleh\n\nlengkap\n\nWajib\n\nPajak\n\ndan\n\njujur\n\natau\n\nserta\n\nKuasanya\n\ndisampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai jangka\nwaktu yang ditentukan.\n(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana\ntercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\n\n\fBAB III\nPEMBETULAN. PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN\nDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI\nADMINISTRATIF\nPasal 3\n(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,\nPejabat\n\nyang\n\nSKPDKB,\n\ndapat\n\nmembetulkan\n\nSKPD,\n\nSKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB\n\nyang dalam\ndan\/atau\n\nditunjuk\n\npenerbitannya\n\nkesalahan\n\npenerapan\n\nterdapat\n\nhitung\n\nketentuan\n\nkesalahan tulis\n\ndan\/atau\n\ntertentu\n\nkekeliruan\n\ndalam\n\nperaturan\n\nperundang-undangan perpajakan daerah.\n(2) Pejabat yang ditunjuk dapat :\na. mengurangkan\n\natau\n\nmenghapuskan\n\nsanksi\n\nadministratif berupa bunga, denda, dan kenaikan\npajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan\n\nperpajakan\n\ndaerah,\n\ndalam\n\nhal\n\nsanksi\n\ntersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak\natau bukan karena kesalahannya;\nb. mengurangkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB,\nSKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak\nbenar;\nc. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak\nyang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai\ndengan tata cara yang ditentukan; dan\nd. mengurangkan\n\nketetapan\n\npajak\n\nyang\n\nterutang\n\nberdasarkan pertimbangan kemampuan membayar\nWajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan\natau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan\natau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud\npada ayat (2) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati\nini.\nBAB IV\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\nPasal 4\n(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat\nmengajukan permohonan pengembalian kepada Pejabat\nyang ditunjuk.\n\n\f(2) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12\n(dua\n\nbelas)\n\nbulan\n\nsejak\n\nditerimanya\n\npermohonan\n\npengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.\n(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat\n(2) telah dilampaui dan Pejabat yang ditunjuk tidak\nmemberikan\n\nsuatu\n\nkeputusan,\n\npermohonan\n\npengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan\ndan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu\npaling lama 1 (satu) bulan.\n(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,\nkelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud\npada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi\nterlebih dahulu utang pajak tersebut;\n(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu\npaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.\n(6) Jika\n\npengembalian\n\nkelebihan\n\npembayaran\n\npajak\n\ndilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Pejabat yang\nditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua\npersen)\n\nsebulan\n\natas\n\nketerlambatan\n\npembayaran\n\nkelebihan pembayaran pajak.\n(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam\nLampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB V\nTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK\nPasal 5\n(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak\nuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat\ndihapuskan.\n(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang\nPajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud\npada ayat (1).\n(3) Tata cara\n\npenghapusan piutang pajak yang sudah\n\nkedaluwarsa diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\n\n\fBAB VI\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\nPasal 6\n(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling\nsedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per\ntahun\n\nwajib\n\nmenyelenggarakan\n\npembukuan\n\ndan\n\npencatatan.\n(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta\ntata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan\nBupati ini.\nPasal 7\n(1) Pejabat\n\nyang\n\npemeriksaan\nkewajiban\n\nditunjuk\n\nuntuk\n\nmenguji\n\nperpajakan\n\nmelaksanakan\n\nberwenang\nkepatuhan\n\ndaerah\n\nperaturan\n\nmelakukan\npemenuhan\n\ndalam\n\nrangka\n\nperundang-undangan\n\nperpajakan daerah.\n(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :\na. memperlihatkan dan\/atau meminjamkan buku atau\ncatatan,\n\ndokumen\n\nyang\n\nmenjadi\n\ndasarnya\n\ndan\n\ndokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak\nyang terutang;\nb. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat\natau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan\nbantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan\/atau\nc. memberikan keterangan yang diperlukan.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan\npajak diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB VII\nKETENTUAN PENUTUP\nPasal 8\nPelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh\nBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan dibantu\noleh Instansi terkait sebagai unsur koordinatif.\n\n\fPasal 9\nDengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan\nBupati Nganjuk Nomor 3E Tahun 2011 tentang Ketentuan\ndan Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir dicabut dan\ndinyatakan tidak berlaku lagi.\nPasal 10\nPeraturan\n\nBupati\n\nini\n\nmulai\n\nberlaku\n\npada\n\ntanggal\n\ndiundangkan.\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan\npengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya\ndalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.\nDitetapkan di Nganjuk\npada tanggal 23 Januari 2018\nPlt. BUPATI NGANJUK\nWAKIL BUPATI\nttd\nABDUL WACHID BADRUS\nDiundangkan di Nganjuk\npada tanggal 23 Januari 2018\nPlt SEKRETARIS DAERAH\nKEPALA DINAS PERTANIAN\nttd\nIr. AGOES SOEBAGIJO\nPembina Utama Muda\nNIP. 19600812 199103 1 013\nBERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 8\nSalinan sesuai dengan aslinya\nKEPALA BAGIAN HUKUM\nttd\nELLY HERNATIAS, SH, MM\nPembina Tingkat I\nNIP.19661107 199403 1 005\n\n\fLAMPIRAN\nPERATURAN BUPATI NGANJUK\nNOMOR 8 TAHUN 2018\nTENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR\nI. BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD\nA. SPTPD PAJAK PARKIR\nFORMAT\n\nPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK\nBADAN PENDAPATAN DAERAH\nJl. Merdeka No. 3 Telp. (0358) 325222\nNGANJUK\nNo. SPTPD\nMasa Pajak\nTahun\n\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026. \u2026\u2026\u2026\u2026\n\nSPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah )\nPAJAK PARKIR\nNPWPD :\n\nKepada Yth.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026...\ndi\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nPERHATIAN\n1. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf cetak.\n2. Beri nomor pada kotak\nyang tersedia untuk jawaban yang diberikan.\n3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke BAPENDA Kabupaten Nganjuk paling lambat\ntanggal \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.\n5. Wajib Pajak yang melakukan usaha dngan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)\nper tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.\nDiisi oleh Wajib Pajak\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n\nNama Wajib Pajak\nAlamat Wajib Pajak\nNama Pengelola\nAlamat Pengelola\nLokasi Parkir\nData Objek Pajak\nUraian\n\n1. Luas Parkir\n2. Daya Tampung Kendaraan\nPerputaran \u2026\u2026\u2026\u2026..%\nJumlah\n3. Pendapatan\/omzet per hari\nJumlah\n7.\n8.\n9.\n\nRp.\nRp.\n\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n:\nObjek Pajak\nKendaraan Roda Dua\nKendaraan Roda Empat\nM2\nM2\nUnit\nUnit\nUnit\nUnit\nUnit\nUnit\nRp.\n\nPendapatan (omzet) bulan \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 : \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nTarip pajak (sesuai Perda)\n: 25 %\nPengenaan pajak\n: Rp. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nPernyataan\nDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut\ndiatas adalah benar, lengkap, jelas dan jujur.\n.\nNganjuk, \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nDiterima, Tgl : \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nPetugas Pendata\nWajib Pajak\n\n---------------------NIP.\n\n---------------------\n\n\fB. TATA CARA PENGISIAN\n1. Menyampaikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak.\n2. Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap, jelas dan jujur.\n3. Setelah formulir SPTPD diisi dan ditandatangani, Wajib Pajak\nmengembalikan formulir tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.\n4. Isian SPTPD tersebut sebagai salah satu dasar penetapan pajak terutang.\n\n\fII. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN\nYANG DIPERSAMAKAN, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD DAN SURAT\nTEGURAN\n1. SKPD\nFORMAT\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\n(SKPD)\nPAJAK PARKIR\nMASA 2)\nTAHUN 3)\n:\n:\n\nNAMA 4)\nALAMAT 5)\nNPWPD 6)\nTANGGAL JATUH TEMPO 7)\nNo.\n\nKODE REKENING 8)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\n:\n:\n:\nURAIAN PAJAK DAERAH 9)\n\nJUMLAH (Rp.) 10)\n\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\nJumlah Ketetapan Pokok Pajak\nJumlah Sanksi :\n\na. Bunga\nb. Kenaikan\n\nJumlah Keseluruhan\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n2.\n\nHarap penyetoran dilakukan pada Bank\/Bendahara Penerimaan\nApabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari\nsetelah SKPD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga\nsebesar 2% (dua persen) per bulan.\n\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nKEPALA BAPENDA\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\u2026..potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nTANDA TERIMA\nNO. URUT\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\nNAMA\n\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n\nALAMAT\n\n:\n\nYang menerima\n\nNPWPD\n\n:\n\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\n\n\fCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak\n\n\f2. STPD\nFORMAT\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nSURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH\n(STPD) PAJAK PARKIR\nMasa Pajak 2)\nTahun 3)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNama 4)\nAlamat 5)\nNPWPD 6)\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n:\n:\n:\n\nI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor\n06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/ dan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain\natas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak 8)\n:\nNama Pajak 9)\n:\nII. Dari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih\nharus dibayar adalah sbb :\n1. Pajak yang kurang dibayar\nRp.\n2. Sanksi administrasi\na. Bunga\n3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\n\nRp.\nRp.\n\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan\nmenggunakan SSPD.\n\nmelalui\n\nBank\n\natau\n\nBendahara\n\nPenerimaan\n\ndengan\n\n2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)\nhari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua\npersen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nKEPALA BAPENDA\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nNo. STPD :\nTANDA TERIMA\nNAMA\nALAMAT\nNPWPD\n\n:\n:\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\n\fCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f3. SKPDKB\nFORMAT\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\nKURANG BAYAR\n(SKPDKB)\nMasa Pajak 2)\nTahun 3)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNama 4)\nAlamat 5)\nNPWPD 6)\n\n:\n:\n:\n\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n\nI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor\n06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/ dan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain\natas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak 8)\n:\nNama Pajak 9)\n:\nII. Dari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih\nharus dibayar adalah sbb :\n1. Dasar pengenaan\nRp.\n2. Pajak yang terutang\nRp.\n3. Kredit pajak :\na. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.\nb. Setoran yang dilakukan\nRp.\nc. Lain-lain\nRp.\nd. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)\nRp.\n4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)\nRp.\n5. Sanksi Administrasi\na. Bunga\nRp.\nb. Kenaikan\nRp.\nc. Jumlah sanksi administrasi (a+b)\nRp.\n6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\nRp.\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan\nSSPD.\n\n2.\n\nApabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)\nhari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua\npersen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nKEPALA BAPENDA\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nNo. SKPDKB :\nTANDA TERIMA\nNAMA\nALAMAT\nNPWPD\n\n:\n:\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\n\fCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f4. SKPDKBT\nFORMAT\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\nKURANG BAYAR TAMBAHAN\n(SKPDKBT)\nMasa Pajak 2)\nTahun 3)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNama 4)\nAlamat 5)\nNPWPD 6)\n\n:\n:\n:\n\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n\nI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor\n06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/ dan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain\natas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak 8)\n:\nNama Pajak 9)\n:\nII. Dari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih\nharus dibayar adalah sbb :\n1. Dasar pengenaan\nRp.\n2. Pajak yang terutang\nRp.\n3. Kredit pajak :\na. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.\nb. Setoran yang dilakukan\nRp.\nc. Lain-lain\nRp.\nd. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)\nRp.\n4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)\nRp.\n5. Sanksi Administrasi\na. Bunga\nRp.\nb. Kenaikan\nRp.\nc. Jumlah sanksi administrasi (a+b)\nRp.\n6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\nRp.\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan\nSSPD.\n\n2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)\nhari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua\npersen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nKEPALA BAPENDA\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nNo. SKPDKBT :\nTANDA TERIMA\nNAMA\nALAMAT\nNPWPD\n\n:\n:\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\n\fCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f5. SSPD\nFORMAT\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nSURAT SETORAN PAJAK DAERAH\n(SSPD)\nPAJAK PARKIR\nMASA 2)\nTAHUN 3)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNAMA 4)\nALAMAT 5)\nNPWPD 6)\nTANGGAL JATUH TEMPO 7)\n\n:\n:\n:\n:\n\nMeyetor berdasarkan :\n\nSKPD\n\nSTPD\n\nSKPDKB\n\nSK. Pembetulan\n\nSKPDBT\n\nSK. Keberatan\nLain-Lain\n\nNo.\n\nKODE REKENING 8)\n\nURAIAN PAJAK DAERAH 9)\n\nJUMLAH (Rp.) 10)\n\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\nJumlah Ketetapan Pokok Pajak\nJumlah Sanksi :\n\na. Bunga\nb. Kenaikan\n\nJumlah Keseluruhan\nDengan huruf :\n\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nRuang untuk teraan Kas Register\n\nDiterima oleh :\nBendaraan Penerimaan\/\nBendahara Penerimaan Pembantu\nTanggal\n\n:\n\nTanda tangan :\nNama Terang :\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak\n\nPenyetor\n\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\n\n\f6. SURAT TEGURAN\nFORMAT\n\nPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK\nBADAN PENDAPATAN DAERAH\nJl. Merdeka No. 3 Telp. (0358) 325222\nNGANJUK\n\nNPWPD :\nKepada Yth.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026...\ndi\n\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nSURAT TEGURAN\nUNTUK MEMASUKKAN SPTPD\nNOMOR : \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nBerdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum\nmemasukkan SPTPD yang Saudara terima untuk diisi. Maka dengan ini kami\nminta agar Saudara menyerahkan SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari\nkalender setelah menerima surat ini.\nApabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara perhatikan, maka kami akan\nmelakukan penetapan atas objek pajak yang Saudara miliki secara jabatan.\n\nUntuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat\ndipenuhi sebagaimana mestinya.\nNganjuk, \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nKEPALA BAPENDA\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nNIP. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nTANDA TERIMA\nNAMA\nALAMAT\nNPWPD\n\n:\n:\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\n\fIII. TATA\n\nCARA\n\nPENGURANGAN\n\nATAU\n\nPENGHAPUSAN\n\nSANKSI\n\nADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN\nPAJAK.\na. Menerima surat permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi\nadministratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari\nWajib Pajak.\nb. Meneliti kelengkapan permohonan\n\nPengurangan atau penghapusan\n\nsanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan\npajak dari Wajib Pajak, kemudian dilakukan penelitian dan apabila\nperlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.\nc. Menyampaikan\n\nlaporan\n\nhasil\n\npenelitian\n\nkepada\n\npejabat\n\nyang\n\nberwenang untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau\nditerima.\nd. Membuat Keputusan Penolakan atau Keputusan Pembetulan.\ne. Menyerahkan Keputusan kepada Wajib Pajak.\nIV. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK\na. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran\npajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan\nyang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak.\nb. Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan penghitungan\npenetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.\nc. Memperhitungkan\n\ndengan\n\nutang\/\n\ntunggakan\n\npajak\n\nyang\n\nlain,\n\nkemudian dibuat Nota Perhitungan.\nd. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain, ternyata\nkelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan utang pajak\nlainnya. Maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai\nbukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud,\nsehingga tidak diterbitkan SKPDLB.\ne. Apabila\n\nutang\n\npajak\n\nsetelah\n\ndiperhitungkan\/\n\ndikompensasikan\n\ndengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak\nakan\n\nmenerima\n\nbukti\n\npemindahbukuan\n\ndan\n\nsebagai\n\nbukti\n\npembayaran\/ kompensasi diterbitkan SKPDLB.\nf. Setelah diterbitkan SKPDLB, selanjutnya diterbitkan SPM untuk\npencairan dana.\n\n\fV. TATA\n\nCARA\n\nPENGHAPUSAN\n\nPIUTANG\n\nPAJAK\n\nYANG\n\nSUDAH\n\nKEDALUWARSA\na. Pajak terutang yang sudah lewat masa pajak 5 (lima) tahun, maka\npajak dimaksud sebagai piutang pajak.\nb. Piutang pajak dimaksud dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati\ndilengkapi dengan alasan dan bukti-bukti yang mendasar.\nVI. KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA\nTATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN\nA. Kriteria Wajib Pajak :\nWajib Pajak yang memiliki omzet diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus\njuta rupiah)\nB. Tata cara pembukuan atau pencatatan :\n1). Wajib Pajak telah memiliki omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga\nratus\n\njuta\n\nrupiah)\n\nper\n\ntahun\n\ndiwajibkan\n\nmenyelenggarakan\n\npembukuan atau pencacatan.\n2). Pembukuan atau pencatatan dimaksud dilakukan secara tertib,\nteratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku\ndan dilaporkan setiap bulan kepada Pejabat yang ditunjuk.\n3). Laporan pembukuan atau pencatatan dimaksud sebagai salah satu\ndasar untuk penetapan pajak terutang.\nVII.\n\nTATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK\n\nA. Pemeriksaan :\na. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :\n1). Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya\nsebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah.\n2). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung\nlainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat\nelektronik pengolah data lainnya.\n3). Meminjam buku-buku, catatan dan\n\ndokumen\n\npendukung\n\nlainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat\nelektronik\n\npengolah\n\ndata\n\nlainnya\n\ncatatan\n\ndan\n\ndokumen\n\npendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer\ndan\n\nperangkat\n\nelektronik\n\npengolah\n\ndata\n\nlainnya\n\ndengan\n\nmemberikan tanda terima.\n4). Meminta keterangan lisan dan\/atau tertulis Wajib Pajak yag\ndiperiksa.\n5). Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan\ntempat\n\nmenyimpan\n\ndokumen,\n\nuang,\n\nbarang,\n\nyang\n\ndapat\n\nmemberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau\n\n\ftempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan\npemeriksaan di tempat-tempat tersebut.\n6). Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada\nangka 5) apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak\nmemberikan\nruangan\n\nkesempatan\n\ndimaksud,\n\natau\n\nuntuk\ntidak\n\nmemasuki\nada\n\ntempat\n\nditempat\n\npada\n\natau\nsaat\n\npemeriksaan.\n7). Meminta keterangan dan\/atau bukti yang diperlukan dari pihak\nketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\nb. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :\n1). Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda Pelunasan\nPajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk\n\nkeluaran\n\ndari\n\nmedia\n\nkomputer\n\ndan\n\nperangkat\n\nelektronik pengolah data lainnya.\n2). Meminjam buku-buku, catatan dan\n\ndokumen\n\npendukung\n\nlainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat\nelektronik\n\npengolah\n\ndata\n\nlainnya\n\ncatatan\n\ndan\n\ndolumen\n\npendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer\ndan\n\nperangkat\n\nelektronik\n\npengolah\n\ndata\n\nlainnya\n\ndengan\n\nmemberikan tanda terima.\n3). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung\nlainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat\nelektronik pengolah data lainnya.\n4). Meminta keterangan lisan dan\/atau tertulis Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\n5). Meminta keterangan dan\/atau bukti yang diperlukan dari pihak\nketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\nB. Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai\ndasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain\nuntuk\n\npelaksanaan\n\nketentuan\n\nperaturan\n\nperundang-undangan\n\nperpajakan daerah.\nC. Apabila penghitungan besarnya pajak terutang dalam SKPDKB,\nSKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya\npajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.\nD. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir\npemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua\npuluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.\n\n\fE. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan\ndalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan\nlapangan selesai dilakukan.\nF. Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera\nsetelah\n\npemeriksaan\n\nselesai\n\ndilakukan\n\ndan\n\ntidak\n\nmenunggu\n\ntanggapan Wajib Pajak.\nG. Apabila\n\nWajib\n\nPajak\n\ntidak\n\nmemberikan\n\ntanggapan\n\natau\n\ntidak\n\nmenghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan\/atau\nSTPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang\ndisampaikan kepada Wajib Pajak.\nH. Pemberitahuan\n\nhasil\n\npemeriksaan\n\nkepada\n\nWajib\n\nPajak\n\ntidak\n\ndilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.\nPlt. BUPATI NGANJUK\nWAKIL BUPATI\nttd\nABDUL WACHID BADRUS\nSalinan sesuai dengan aslinya\nKEPALA BAGIAN HUKUM\nttd\nELLY HERNATIAS, SH, MM\nPembina Tingkat I\nNIP.19661107 199403 1 005\n\n\f"}