{"status":true,"text":"BUPATI NGANJUK\nPROVINSI JAWA TIMUR\nPERATURAN BUPATI NGANJUK\nNOMOR 10 TAHUN 2018\nTENTANG\nKETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\nBUPATI NGANJUK,\nMenimbang\n\n:\n\nbahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26\nayat (3), Pasal 86 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (7),\nPasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (3)\nPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010\ntentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah dengan\nPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013,\nmaka perlu mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan\nPajak Hiburan dengan Peraturan Bupati.\n\nMengingat\n\n:\n\n1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\nPembentukan\nDaerah-Daerah\nKabupaten\ndalam\nLingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\n2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 2730) ;\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan\nPajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 4189) ;\n\n\f4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438 ;\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\n11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\nNomor 4966);\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049) ;\n7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\nPembentukan\nPeraturan\nPerundangan-undangan\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\nNomor 5234);\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang\nTata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak\nDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 4049) ;\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\nPembinaan\n\ndan\n\nPengawasan\n\nPemerintahan\n\nDaerah\n\n(Lembaran\n\nPenyelenggaraan\nNegara\n\nRepublik\n\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\n12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016\ntentang\n\nPedoman\n\nPengelolaan\n\nKeuangan\n\nDaerah\n\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\n13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\n\n\f14.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun\n2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah\ndengan Nomor 6 Tahun 2013;\n15.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\nDaerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten\nNganjuk Tahun 2016 Nomor 9);\n16.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang\nKedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja\nPerangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.\n\nMenetapkan\n\nMEMUTUSKAN:\n: PERATURAN BUPATI\nTENTANG KETENTUAN DAN TATA\nCARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN\nBAB I\nKETENTUAN UMUM\nPasal 1\nDalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :\n1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.\n2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten\nNganjuk.\n3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.\n4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan\nDaerah Kabupaten Nganjuk.\n5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah\nKabupaten Nganjuk.\n6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan\nDaerah Kabupaten Nganjuk.\n7. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh UndangUndang diberi kewenangan untuk memungut pajak.\n8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah\nkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang\npribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan\nUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan\nsecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah\nbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.\n9. Badan adalah sekumpulan orang dan\/atau modal yang\nmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha\nmaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi\nperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan\nlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan\nUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam\nbentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,\npersekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,\norganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga\ndan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi\nkolektif dan bentuk usaha tetap.\n\n\f10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan\nhiburan.\n11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,\npermainan, dan\/atau keramaian yang dinikmati dengan\ndipungut bayaran.\n12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat\ndikenakan pajak.\n13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi\npembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,\nyang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai\ndengan\nketentuan\nperaturan\nperundang-undangan\nperpajakan daerah.\n14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender\natau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan\nBupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi\ndasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan\nmelaporkan pajak yang terutang.\n15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada\nsuatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau\ndalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.\n16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari\npenghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan\nbesarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan\npajak\nkepada\nWajib\nPajak\nserta\npengawasan\npenyetorannya.\n17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya\ndisingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak\ndigunakan untuk melaporkan penghitungan dan\/atau\npembayaran pajak, obyek pajak dan\/atau bukan obyek\npajak, dan\/atau harta dan kewajiban sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\ndaerah.\n18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat\nSSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak\nyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau\ntelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui\ntempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.\n19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat\nSKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan\nbesarnya jumlah pokok pajak yang terutang.\n20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang\nselanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan\npajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,\njumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran\npokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah\nyang masih harus dibayar.\n\n\f21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan\nyang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat\nketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah\npajak yang telah ditetapkan.\n22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya\ndisingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang\nmenentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah\nkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit\npajak.\n23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang\nselanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan\npajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran\npajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak\nyang terutang atau tidak seharusnya terutang.\n24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat\nSTPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak\ndan\/atau sanksi administratif berupa bunga dan\/atau\ndenda.\n25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan\nyang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,\ndan\/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu\ndalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah\nyang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,\nSKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan\natau Surat Keputusan Keberatan.\n26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas\nkeberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,\nSKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau\npemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib\npajak.\n27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh\nWajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu\nkeputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan\nperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.\n28. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak\natas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang\ndiajukan oleh Wajib Pajak.\n29. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh\nWajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan\npenagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat\ndiajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan.\n30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak\ndan biaya penagihan pajak.\n31. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk\nmenguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan\njaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan\nperaturan perundang-undangan.\n\n\f32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang\ndilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan\ninformasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,\nmodal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga\nperolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup\ndengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan\nlaporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.\n33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun\ndan mengolah data, keterangan, dan\/atau bukti yang\ndilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan\nsuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan\npemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan\/atau untuk\ntujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan\nperaturan perundang-undangan pajak daerah.\n34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah\nadalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh\nPenyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang\ndengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang\nperpajakan daerah yang terjadi serta menemukan\ntersangkanya.\nBAB II\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH\nPasal 2\n(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.\n(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi\ndengan jelas, benar, lengkap dan jujur serta ditandatangani\noleh Wajib Pajak atau Kuasanya disampaikan kepada\nBupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai jangka waktu\nyang ditentukan.\n(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana\ntercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB III\nPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN\nDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI\nADMINISTRATIF\nPasal 3\n(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,\nPejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,\nSKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam\npenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan\/atau kesalahan\nhitung dan\/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu\ndalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.\n\n\f(2) Pejabat yang ditunjuk dapat :\na. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif\nberupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang\nmenurut peraturan perundang-undangan perpajakan\ndaerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena\nkekhilafan\n\nWajib\n\nPajak\n\natau\n\nbukan\n\nkarena\n\nkesalahannya;\nb. mengurangkan\n\ndan\n\nmembatalkan\n\nSKPD,\n\nSKPDKB,\n\nSKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak\nbenar;\nc. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak\nyang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan\ntata cara yang ditentukan; dan\nd. mengurangkan\nberdasarkan\n\nketetapan\npertimbangan\n\npajak\n\nyang\n\nkemampuan\n\nterutang\nmembayar\n\nWajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan\natau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan\natau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud\npada ayat (2) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB IV\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\nPasal 4\n(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat\nmengajukan permohonan pengembalian kepada Pejabat\nyang ditunjuk.\n(2) Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12\n(dua\n\nbelas)\n\nbulan\n\nsejak\n\nditerimanya\n\npermohonan\n\npengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.\n(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ntelah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang\nditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan\npengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan\nSKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama\n1 (satu) bulan.\n(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,\nkelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada\nayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih\ndahulu utang pajak tersebut;\n(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu\npaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.\n\n\f(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan\nsetelah lewat 2 (dua) bulan, Pejabat yang ditunjuk\nmemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)\nsebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan\npembayaran pajak.\n(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam\nLampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB V\nKEDALUWARSA PIUTANG PAJAK\nPasal 5\n(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak\nuntuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat\ndihapuskan.\n(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak\nyang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat\n(1).\n(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah\nkedaluwarsa diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\nBAB VI\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN\nPasal 6\n(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling\nsedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun\nwajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.\n(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta\ntata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan\nBupati ini.\nPasal 7\n(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan\npemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan\nkewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan\nperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.\n(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :\na. memperlihatkan dan\/atau meminjamkan buku atau\ncatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen\nlain yang berhubungan dengan obyek pajak yang\nterutang;\nb. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau\nruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan\nguna kelancaran pemeriksaan; dan\/atau\nc. memberikan keterangan yang diperlukan.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan\npajak diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.\n\n\fBAB VII\nKETENTUAN PENUTUP\nPasal 8\nPelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Badan\nPendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan dibantu oleh\nInstansi terkait sebagai unsur koordinatif.\nPasal 9\nDengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan\nBupati Nganjuk Nomor 3A Tahun 2011 tentang Ketentuan dan\nTata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah\nKabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 3A) dicabut dan\ndinyatakan tidak berlaku.\nPasal 10\nPeraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan\npengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya\ndalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.\nDitetapkan di Nganjuk\npada tanggal 23 Januari 2018\nPlt. BUPATI NGANJUK,\nWAKIL BUPATI\nttd\nABDUL WACHID BADRUS\nDiundangkan di Nganjuk\npada tanggal 23 Januari 2018\nPlt SEKRETARIS DAERAH\nKEPALA DINAS PERTANIAN\nttd\nIr. AGOES SOEBAGIJO\nPembina Utama Muda\nNIP. 19600812 199103 1 013\nBERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 10\nSalinan sesuai dengan aslinya\nKEPALA BAGIAN HUKUM\nttd\nELLY HERNATIAS, SH, MM\nPembina Tingkat I\nNIP.19661107 199403 1 005\n\n\fLAMPIRAN\nPERATURAN BUPATI NGANJUK\nNOMOR 10 TAHUN 2018\nTENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN\nI. BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD\nA. SPTPD PAJAK HOTEL\nFORMAT\n\nPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK\nBADAN PENDAPATAN DAERAH\nJl. Merdeka No. 3 Telp. (0358) 321284\nNGANJUK\nNo. SPTPD\nMasa Pajak\nTahun\n\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n: \u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nSPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah )\nPAJAK HIBURAN\nNPWPD :\nKepada Yth.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\ndi\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nPERHATIAN\n1. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf cetak.\n2. Beri nomor pada kotak\nyang tersedia untuk jawaban yang diberikan.\n3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke BAPENDA Kabupaten Nganjuk\npaling lambat tanggal \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.\n5. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus\njuta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.\nDiisi oleh Wajib Pajak\nNama Wajib Pajak\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nAlamat\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nNo Telp\/HP\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nHiburan yang diselenggarakan\nNo\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\n6.\n\nJenis Pajak Hiburan\nPagelaran kesenian, musik, tari,\nbusana\nKontes kecantikan, binaraga dan\nsejenisnya\nPameran\nDiskotik, karaoke, klab malam dan\nsejenisnya\nSirkus, akrobat, sulap\nPermainan bilyard, golf, boling\n\nTarif\n\nNo\n\nJenis Pajak Hiburan\n\nTarif\n\n10%\n\n7.\n\n25%\n\n10%\n\n8.\n\n10%\n25%\n\n9.\n\nPacuan kuda, kendaraan bermotor,\npermainan ketangkasan\nPanti pijat, refleksi, mandi uap\/spa\ndan pusat kebugaran (fitness\ncenter)\nPertandingan olahraga\n\n20%\n10%\n\n10%\n30%\n\nOmzet yang harus diisi oleh Wajib Pajak\nJumlah omzet dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang\na. Periode\n: \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 s\/d \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nb. Pendapatan (omzet) bulan \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n: Rp. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nc. Tarip pajak (sesuai Perda)\n: \u2026\u2026\u2026\u2026 %\nd. Pengenaan pajak ( b x c )\n: Rp. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 \/ bulan\ne. Lokasi\n: ...................................................................................\nPernyataan\nDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami\nberitahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap, jelas dan jujur.\nNganjuk, \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nDiterima, Tgl : \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nPetugas Verifikasi\n\n---------------------NIP.\n\nWajib Pajak\n\n---------------------\n\n\fB. TATA CARA PENGISIAN\n1. Menyampaikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak.\n2. Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap, jelas dan\njujur.\n3. Setelah formulir SPTPD diisi dan ditandatangani, Wajib Pajak\nmengembalikan formulir tersebut sesuai jangka waktu yang telah\nditetapkan.\n4. Isian SPTPD tersebut sebagai salah satu dasar penetapan pajak\nterutang.\n\n\fII. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN\nYANG DIPERSAMAKAN, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD DAN SURAT\nTEGURAN\n1. SKPD\nFORMAT\nPEMERINTAH\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\n\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nMASA 2)\n\n:\n\nTAHUN 3)\n\n:\n\n:\n\nALAMAT 5)\n\n:\n\nNPWPD 6)\n\n:\n\nTANGGAL JATUH TEMPO 7)\n\n:\n\nKODE REKENING 8)\n\n1)\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\nPAJAK \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\nNAMA 4)\n\nNo.\n\nNO. URUT\n\n(SKPD)\n\nURAIAN PAJAK DAERAH 9)\n\nJUMLAH (Rp.) 10)\n\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\nJumlah Ketetapan Pokok Pajak\nJumlah Sanksi :\n\na. Bunga\nb. Kenaikan\n\nJumlah Keseluruhan\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan pada Bank\/Bendahara Penerimaan\n\n2.\n\nApabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)\nhari setelah SKPD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi\nberupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.\n\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nKepala Bapenda\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\u2026..potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nTANDA TERIMA\n\nNO. URUT\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\nNAMA\n\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\n\nALAMAT\n\n:\n\nYang menerima\n\nNPWPD\n\n:\n\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak\n\n\f2. STPD\nFORMAT\n\nSURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH\nPEMERINTAH\n\nNO. URUT 1)\n\n(STPD) PAJAK \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nKABUPATEN\n\nMasa Pajak\n\nNGANJUK\n\nTahun\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n\n2)\n\n:\n\n3)\n\nNama 4)\n\n:\n\nAlamat 5)\n\n:\n\nNPWPD 6)\n\n:\n\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n\nI. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana\ntelah diubah dengan Perda No 06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/\ndan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak\nNama Pajak\nII.\n\n8)\n\n9)\n\n:\n:\n\nDari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah\n\nyang masih harus dibayar adalah sbb :\n1. Pajak yang kurang dibayar\n\nRp.\n\n2. Sanksi administrasi\na. Bunga\n\nRp.\n\n3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\n\nRp.\n\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan\nmenggunakan SSPD.\n\n2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga\npuluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga\nsebesar 2% (dua persen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nAn. Bupati Nganjuk\nKepala Bapenda\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nNo. STPD :\nTANDA TERIMA\nNAMA\n\n:\n\nALAMAT\n\n:\n\nNPWPD\n\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f3. SKPDKB\nFORMAT\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\nKURANG BAYAR\n(SKPDKB)\n\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nMasa Pajak\nTahun 3)\n\n2)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNama 4)\n\n:\n\nAlamat 5)\n\n:\n\nNPWPD 6)\n\n:\n\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n\nI. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana\ntelah diubah dengan Perda No 06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/\ndan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak 8)\n:\nNama Pajak 9)\n:\nII.Dari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang\nmasih harus dibayar adalah sbb :\n1. Dasar pengenaan\nRp.\n2. Pajak yang terutang\nRp.\n3. Kredit pajak :\na. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.\nb. Setoran yang dilakukan\nRp.\nc. Lain-lain\nRp.\nd. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)\nRp.\n4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)\nRp.\n5. Sanksi Administrasi\na. Bunga\nRp.\nb.Kenaikan\nRp.\nc.Jumlah sanksi administrasi (a+b)\nRp.\n6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\nRp.\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\n2.\n\nHarap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan\nmenggunakan SSPD.\nApabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30\n(tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga\nsebesar 2% (dua persen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nAn. Bupati Nganjuk\nKepala Bapenda\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nTANDA TERIMA\nNAMA\n:\nALAMAT\n:\nNPWPD\n:\n\nNo. SKPDKB :\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f4. SKPDKBT\nFORMAT\n\nSURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH\nKURANG BAYAR TAMBAHAN\n(SKPDKBT)\n\nPEMERINTAH\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\nMasa Pajak\nTahun 3)\n\n2)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\n:\n:\n\nNama 4)\n\n:\n\nAlamat 5)\n\n:\n\nNPWPD 6)\n\n:\n\nTanggal Jatuh Tempo 7)\n\n:\n\nI. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana\ntelah diubah dengan Perda No 06 Tahun 2013 telah dilakukan penelitian\/\ndan\/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :\nKode Rekening Pajak 8)\n:\nNama Pajak 9)\n:\nII.Dari penelitian dan\/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang\nmasih harus dibayar adalah sbb :\n1. Dasar pengenaan\nRp.\n2. Pajak yang terutang\nRp.\n3. Kredit pajak :\na. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.\nb.Setoran yang dilakukan\nRp.\nc.Lain-lain\nRp.\nd.Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)\nRp.\n4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)\nRp.\n5. Sanksi Administrasi\na. Bunga\nRp.\nb. Kenaikan\nRp.\nc. Jumlah sanksi administrasi (a+b)\nRp.\n6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)\nRp.\nDengan huruf :\nPERHATIAN :\n1.\n\nHarap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan\nmenggunakan SSPD.\n2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga\npuluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga\nsebesar 2% (dua persen) per bulan.\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nAn. Bupati Nganjuk\nKepala Bapenda\n\n(Nama Lengkap)\nNIP.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nNo. SKPDKBT :\nTANDA TERIMA\nNAMA\n\n:\n\nALAMAT\n\n:\n\nNPWPD\n\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n\n\f5. SSPD\nFORMAT\nPEMERINTAH\n\nSURAT SETORAN PAJAK DAERAH\n\nKABUPATEN\nNGANJUK\n\n(SSPD)\n\nNO. URUT 1)\n\u2026\u2026\u2026\u2026..\n\nPAJAK \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nMASA 2)\n\n:\n\nTAHUN 3)\n\n:\n\nNAMA 4)\n\n:\n\nALAMAT 5)\n\n:\n\nNPWPD 6)\n\n:\n\nTANGGAL JATUH TEMPO 7)\n\n:\n\nMeyetor berdasarkan :\n\nSKPD\n\nSTPD\n\nSKPDKB\n\nSK. Pembetulan\n\nSKPDBT\n\nSK. Keberatan\nLain-Lain\n\nNo.\n\nKODE REKENING 8)\n\nURAIAN PAJAK DAERAH 9)\n\nJUMLAH (Rp.) 10)\n\n1.\n2.\n3.\n4.\n5.\nJumlah Ketetapan Pokok Pajak\nJumlah Sanksi :\n\na. Bunga\nb. Kenaikan\n\nJumlah Keseluruhan\nDengan huruf :\n\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nRuang untuk teraan Kas Register\n\nDiterima oleh :\nBendaraan Penerimaan\/\nBendahara Penerimaan\nPembantu\nTanggal\n:\nTanda tangan :\nNama Terang :\n\nCara Pengisian :\n1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan\n2) Diisi sesuai masa pajak\n3) Diisi sesuai tahun pajak\n4) Diisi sesuai nama wajib pajak\n5) Diisi sesuai alamat wajib pajak\n6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak\n7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak\n8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak\n9) Diisi sesuai dengan uraian pajak\n10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak\n\nPenyetor\n\n(tanda tangan)\n(Nama Lengkap)\n\n\f6. SURAT TEGURAN\nFORMAT\n\nPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK\nBADAN PENDAPATAN DAERAH\nJl. Merdeka No. 3 Telp. (0358) 321284\nNGANJUK\n\nNPWPD :\n\nKepada Yth.\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\ndi\n\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\nSURAT TEGURAN\nUNTUK MEMASUKKAN SPTPD\nNOMOR : \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nBerdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum\nmemasukkan SPTPD yang Saudara terima untuk diisi. Maka dengan ini\nkami minta agar Saudara menyerahkan SPTPD paling lambat 7 (tujuh)\nhari kalender setelah menerima surat ini.\nApabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara perhatikan, maka kami\nakan melakukan penetapan atas objek pajak yang Saudara miliki secara\njabatan.\nUntuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara\ndapat dipenuhi sebagaimana mestinya.\nNganjuk, \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\nKEPALA BAPENDA KAB. NGANJUK\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nNIP. \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.potong disini\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\nTANDA TERIMA\nNAMA\n\n:\n\nALAMAT\n\n:\n\nNPWPD\n\n:\n\n\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..,\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\nYang menerima\n(Nama Lengkap)\n\n\fIII. TATA\nCARA\nPENGURANGAN\nATAU\nPENGHAPUSAN\nSANKSI\nADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN\nPAJAK.\na. Menerima surat permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi\nadministratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari\nWajib Pajak.\nb. Meneliti kelengkapan permohonan Pengurangan atau penghapusan\nsanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak\ndari Wajib Pajak, kemudian dilakukan penelitian dan apabila perlu\ndilakukan pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.\nc. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang\nuntuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.\nd. Membuat Keputusan Penolakan atau Surat Keputusan Pembetulan.\ne. Menyerahkan Keputusan kepada Wajib Pajak.\nIV. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK\na. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran\npajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang\nditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak.\nb. Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan penghitungan\npenetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.\nc. Memperhitungkan dengan utang\/tunggakan pajak yang lain, kemudian\ndibuat Nota Perhitungan.\nd. Setelah\n\ndiperhitungkan\n\ndengan\n\nutang\n\npajak\n\nyang\n\nlain,\n\nternyata\n\nkelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan utang pajak\nlainnya. Maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai\nbukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud,\nsehingga tidak diterbitkan SKPDLB.\ne. Apabila utang pajak setelah diperhitungkan\/ dikompensasikan dengan\nkelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan\nmenerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran\/\nkompensasi diterbitkan SKPDLB.\nf. Setelah\n\nditerbitkan\n\nSKPDLB,\n\nselanjutnya\n\nditerbitkan\n\nSPM\n\nuntuk\n\npencairan dana.\nV. TATA\nCARA\nPENGHAPUSAN\nPIUTANG\nPAJAK\nYANG\nSUDAH\nKEDALUWARSA\na. Pajak terutang yang sudah lewat masa pajak 5 (lima) tahun, maka pajak\ndimaksud sebagai piutang pajak.\nb. Piutang pajak dimaksud dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati\ndilengkapi dengan alasan dan bukti-bukti yang mendasar.\n\n\fVI. KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA\nCARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN\nA. Kriteria Wajib Pajak :\nWajib Pajak yang memiliki omzet diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus\njuta rupiah)\nB. Tata cara pembukuan atau pencatatan :\n1). Wajib Pajak telah memiliki omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga\nratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan\npembukuan atau pencacatan.\n2). Pembukuan atau pencatatan dimaksud dilakukan secara tertib,\nteratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku\ndan dilaporkan setiap bulan kepada Bupati atau Pejabat yang\nditunjuk.\n3). Laporan pembukuan atau pencatatan dimaksud sebagai salah satu\ndasar untuk penetapan pajak terutang.\nVII.\n\nTATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK\n\nA. Pemeriksaan :\na. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :\n1). Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya\nsebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah.\n2). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya.\n3). Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.\n4). Meminta keterangan lisan dan \/ atau tertulis Wajib Pajak yag\ndiperiksa.\n5). Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat\nmenyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi\npetunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan \/ atau tempattempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan\ndi tempat-tempat tersebut.\n6). Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada angka\n5) apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak\nmemberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan\ndimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.\n7). Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak\nketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\nb. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :\n1). Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda Pelunasan\nPajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya.\n\n\fB.\n\nC.\n\nD.\n\nE.\n\nF.\n\nG.\n\nH.\n\n2). Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya catatan dan dolumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.\n3). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya\ntermasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik\npengolah data lainnya.\n4). Meminta keterangan lisan dan \/ atau tertulis Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\n5). Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak\nketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang\ndiperiksa.\nPemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai\ndasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk\npelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan\ndaerah.\nApabila penghitungan besarnya pajak terutang dalam SKPDKB,\nSKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak\ndiberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.\nPemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir\npemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua\npuluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.\nPemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam\nwaktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan\nselesai dilakukan.\nHasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera\nsetelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan\nWajib Pajak.\nApabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri\npembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan \/ atau STPD\nditerbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang\ndisampaikan kepada Wajib Pajak.\nPemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan,\napabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.\nPlt. BUPATI NGANJUK,\nWAKIL BUPATI\nttd\nABDUL WACHID BADRUS\nSalinan sesuai dengan aslinya\nKEPALA BAGIAN HUKUM\nttd\nELLY HERNATIAS, SH, MM\nPembina Tingkat I\nNIP.19661107 199403 1 005\n\n\f"}