{"status":true,"text":"BUPATI NGANJUK\nPROVINSI JAWA TIMUR\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK\nNOMOR 5 TAHUN 2024\nTENTANG\nPERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS\nKABUPATEN NGANJUK\n\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\nBUPATI NGANJUK,\n\nMenimbang\n\na. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan\nUmum Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dan untuk\nb.\n\nc.\n\nMengingat\n\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mendukung\npem\u20acnuhan kebutuhan penyediaan air minum;\nbahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (21\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\nTahun 2022 ter:tang Cipta Kefa Menjadi Undang-Undang, maka\nkeberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\nNganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan\nDaerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu\ndisesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\ntentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis\nKabupaten Nganjuk;\n\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\n\n2.\n\nRepublik\n\nIndonesia Tahun 1945;\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\nDaerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur\n(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2\nTahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja\nSurabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\nDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa\nTimur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang\nPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan\nPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah\nIstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan lrmbaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 2730);\n\ntl^\n\n\f-23.\n\n4.\n\n5.\n6.\n\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun\n2022 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12\nTahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2022\nNomor 143, Tambahal lrmbaran Negara Republik Indonesia\n6801);\n\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\nNomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\nNomor 6856);\n\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya\nAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor\n190, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor\n64Os);\n\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terltang Hubungan\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\n(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,\n\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\n7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan\ndan Penguatan Sektor Keuangan (l,embaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan [rmbaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 6845);\n8. Peraturan Pemerintah Nomor l2l Tahun 2015 tentang\nPengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2O15 Nomor 344, Tambahan l.embaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 58O1);\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tah.ur: 2015 tentarg Sistem\nPenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2015 Nomor 345, Tambahan l,embaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 58O2);\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan\nUsaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 6173);\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang\nPengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tar:lbalran kmbaral Negara\nRepublik Indonesia Nomor 6322);\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O2L tertang Perjanjian\nKe{a Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja darr Waktu\nIstirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan kmbaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 6647);\n\n)\"^\n\n\f-J-\n\n13.\n\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\n\nNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor\n\n199)\n\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76\nTahun 2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor\n87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang\nNomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan\nPerundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia\nTahun 2O21 Nomor 186);\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2O16 tentang\nPerhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor l40O) sebagaimana telah\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\nTahun 202O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam\nNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan\nPenetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia\nTahun 202O Nomor 406);\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol8 tentang\nPengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas\natau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor\n700);\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang\nRencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama,\nPelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita\nNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 155);\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang\nPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);\nDengan Persetujuan Bersama\nDEWAN PERWAKII.,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK\ndan\nBUPATI NGANJUK\nMEMUTUSKAN:\n\nMenetapkan\n\n:\n\nPERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH\nAIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.\nBAB I\nKETENTUAN UMUM\n\nPasal I\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:\nl. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.\n\nI,U\n\n\f-42. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah\n3.\n4.\n\nKabupaten\n\nNganjuk.\nBupati adalah Bupati Nganjuk.\nPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten\nNganjuk yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nadalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya\ndimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang\nbertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang\npelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk dan sekaligus\n\nmengejar keuntungan berdasarkan prinsip\n\npengelolaan\n\nperusahaan.\n\n5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah\n\nDalam\nKepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda\nTirta Wilis Nganjuk atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya\ndisingkat KPM adalah orgEm Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nmemegErng kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Wilis\n\nNganjuk dan memegang segala kewenangan yang tidak\n\ndiserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.\n6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Wilis\nNganjuk.\n7. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n8. Direktur adalah Direktur Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n9. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Tirta\nWilis Nganjuk.\n1O. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nll.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan\npen5rusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar\ndalam perusahaan.\n12.Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan\nsehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan\ndapat diminum apabila sudah dimasal<.\n13. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan\nbiaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk\npemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya\nyang diberikan oleh Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang wajib\ndibayar oleh pelanggan.\n14. Rencana Bisnis ada-lah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5\n(lima) tahun.\n15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nselanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah\npenjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Wilis\nNganjuk.\n16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya\ndisingkat APBD adalah APBD Kabupaten Nganjuk.\nBAB II\nDASAR HUKUM PENDIRIAN\nPasal 2\n\nDengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum Perusahaan Daerah\nAir Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang didirikan\nberdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang\nPendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah\nTingkat II Nganjuk berubah bentuk hukum sesuai ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku menjadi Perusahaan\nUmum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.\n\nIl^\n\n\f5\n\nBAB III\nNAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN\nPasal 3\n\n(1) Perusahaan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah ini\nbernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis\nKabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta\nWilis Nganjuk.\n(2) Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana dimalsud pada ayat\n(1) menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan\nBupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\nPasal 4\n\n(l)\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk berkedudukan dan berkantor\npusat di Daerah.\n(2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat membuka\nkantor cabang administrasi yang merupakan unit atau bagian\ndari Perumda yang dapat berkedudukan di tempat berlainan\ndan bersifat administratif sebagaimana ditetapkan oleh KPM\natas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawa.s.\nBAB IV\nMAKSUD, TUJUAN DAN WILAYAH USAHA\n\nBagian Kesatu\nMaksud dan T\\rjuan\nPasal 5\n\nMal<sud pendiriar Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah untuk\nmeningkatkan pelayanan ketersediaan air minum dan memenuhi\nkebutuhan air minum masyarakat.\nPasal 6\n\nT\\rjuan pendirian Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah untuk:\na. memberikan manfaat bagr perkembangan perekonomian\n\nb.\n\nDaerah;\nmenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air\nminum bagi masyarakat secara berkesinambungan dengan\nmengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan\nketerjangkauan masyarakat serta barang dan\/atau jasa lainnya\nyang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai\n\nkondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata\n\nc.\nd.\n\nkelola perusahaan yang baik;\nmemperoleh laba dan\/atau keuntungan; dan\nmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).\nBagian Kedua\nWilayah Usaha\nPasal 7\n\nWilayah usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk meliputi seluruh\nwilayah Daerah.\n\nF\n\n\f-6BAB V\nKEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI\nPasal 8\n\n(1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Wilis Ngaajuk adalah pengelolaan\ndan pendistribusian Air Minum yang memenuhi standar\nkesehatan dal memenuhi syarat bagi masyaralat pelanggan,\nsecara merata, tertib dan teratur.\n(2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\nberpegang pada prinsip efektivitas dan ekonomi perusahaan\ndengan tidak melupakan fungsi sosial sesuai ketentuan.\nPasal 9\n\n(1) Kegiatan usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk meliputi:\na. penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan\nbagi masyarakat Daerah;\nb. pengembangan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air\nminum; dan\/ atau\nc. pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut\npengelolaan air.\n(2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada\nayat (l) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan\nKPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.\nPasal\n\nl0\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk didirikan untuk jangka waktu yang\ntidak terbatas.\nBAB VI\nMODAL\n\nPasal\n\n11\n\n(1) Modal Dasar Perumda Tirta Wilis Nganjuk ditetapkan sebesar\nRp347.219.559,36 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus\nsembilan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah tiga\npuluh enam sen).\n(2) Modal Disetor Perumda Tirta Wilis Nganjuk sampai dengan\ntahun 2023 sebesar Rp76.561.674.649,44 (tujuh puluh enam\nmilyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh\nempat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah empat\npuluh empat sen).\nPasal 12\n\n(1) Sumber Modal Perumda Tirta Wilis Nganjuk terdiri atas:\na. penyertaan modal daerah;\nb. pinjaman;\nc. hibah; dan\nd. sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\n\nll\n\n\f-7\n(2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk dilakukan untuk:\na. pengembangan usaha;\nb. penguatan struktur permodalan; dan\nc. penugasan Pemerintah Daerah.\n(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat\nbersumber dari:\n\na. Daerah;\nb. BUMD lainnya; dan\/ atau\nc. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\nBAB VII\nORGAN PERUMDA\n\nBagian Kesatu\nUmum\nPasal 13\n\n(1) Pengurusan Perumda Tirta Wilis Nganjuk dilakukan oleh organ\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Organ Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana dimaksud\npada ayat (l) terdiri atas:\n\nA.\n\nb.\nc.\n\nKPM;\nDewan Pengawas; dan\n\nDireksi.\nPasal 14\n\nSetiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Wilis Nganjuk dalam\n1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai\nderajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke\nsamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.\nPasal 15\n\n(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam\npengembangan usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:\na. rapat tahunan;\nb. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta\nWilis Nganjuk; dan\nc. rapat luar biasa.\nBagian Kedua\nKewenangan KPM\nPasal 16\n\n(l)\n\nKPM selaku pemilik modal pada Per1rmda Tirta Wilis Nganjuk\nmempunyai kewenangan mengambil keputusan.\n(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud\npada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat\nDaerah.\n\nli^\n\n\f-8(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\nantara lain:\na. Perubahan anggaran dasar;\nb. pengalihan aset tetap;\nc. kerja sama;\nd. investasi dan pembiayaan, fsrrnz5uk pembentukan anak\nperusahaan dan\/atau penyertaan modal;\ne. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal\nkapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;\nf. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan\nDireksi;\ng. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;\nh. penetapan besaran penggunaan laba;\ni. pengesahan laporan tahunan;\nj. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan\npembubaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk; dan\njaminan\nk.\naset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen)\ndari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Wilis Nganjuk\ndalam 1 (satu) transaksi atau lebih.\n(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ndan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil\npengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.\n(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimala dimaksud\npada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:\na. target kinerja Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\n\nb. klasilikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah\n\nYang\n\nDipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan\nc. laporan keuangan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenalgan dan insentif\npelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\nsampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.\nPasal 17\n\nKPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Wilis\nNganjuk apabila dapat membuktikan:\na. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun\ntidak langsung;\nb. tidak terlibat dalam perbuatan melawal hukum yang dilakukan\noleh Perumda Tirta Wilis Nganjuk; dan\/ atau\nc. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung\nmenggunakan kekayaan Perumda Tirta Wilis Nganjuk secara\nmelawan hukum.\nBagian Ketiga\nDewan Pengawas\nParagraf 1\nPersyaratan dan Pengangkatan\nPasal 18\n\n(l)\n\nAnggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen\ndan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\n(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat\nterdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah\nDaerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.\n\nI[^\n\n\f-9\nPasal 19\n(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.\n(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang\nbersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:\na. sehat jasmani dan rohani;\nb. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,\njujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk\nmemajukan dan mengembangkan perusahaan;\nc. memahami penyelenggaraan pemerintahan [a61sh;\nd. memahami manajemen Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nberkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;\ne. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan\ntugasnya;\nt. benjazah paling rendah Strata 1 (S-1);\ng. berusia paling tinggi 6O (enam puluh) tahun pada saat\nmendaftar pertama kali;\nh. tidak pernah dinyatakan pailit;\ni. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau\nKomisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan\nusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;\nj. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan\nk. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala\ndaerah atau ca,lon wakil kepala daerah, dan\/atau calon\nanggota legislatif.\nPasal 20\n\n(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui\nseleksi sesuai ketentuan.\n(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit\nmelalui tahapan:\na. seleksi administrasi;\nb. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan\nc. wawancara akhir.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud\npada ayst (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.\nPasal 2 1\n\n(1) Calon anggota Dewan Pengawas YanB dinyatakan lulus seleksi\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani\nkontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan\nPengawas.\n\n(2) Pengangkatan 26gg61a Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud\npada 2y6p1 (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan\nanggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada\nsaat pendirian.\n(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam\nPasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota\nDewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas\ndengan baik selama masa jabatannya.\n(a) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota\nDewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kine{a.\n(5) PenandatanBanan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada\nayat (41 dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai\nanggota Dewan Pengawas.\n\n)'l^\n\n\f-10Pasal 22\n\n(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.\n(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan\njumlah Direksi.\n(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu)\norang anggota Dewan Pengawas, 1 (satu) orang anggota Dewan\nPengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.\n(4) Penentuan jumlah arrggota Dewan Pengawas sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) dan ayal (21 dilakukan berdasarkan\nasas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan\npembiayaan bagi kepentingar Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasal 23\n\n(1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:\na. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang,\nberasal dari pejabat Pemerintah Daerah;\nb. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang\nterdiri atas:\n1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan I (satu)\norang unsur independen; atau\n21 2 (dual orang pejabat Pemerintah Daerah;\nc. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang\nterdiri atas:\n1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua)\norang unsur independen; atau\n2) 2 (dual orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu)\norang unsur independen;\nd. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang\nterdiri atas:\n1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang\npejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur\nindependen; atau\n2l I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang\npejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur\nindependen;\njumlah\ne.\nanggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang\nterdiri atas:\n1) I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang\npejabat Pemerintah Daerah, dan I (satu) orang unsur\nindependen;\n21 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang\npejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur\nindependen; atau\n3) I (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang\npejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur\nindependen.\n(2) Ketentuan pengisian jabatan Dewan Pengawas yang berasal dari\npejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat\n(1) huruf a sampai dengan huruf e dan pejabat Pemerintah\nPusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e\ndilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.\n\n),11\n\n\f- 11Pasal 24\n\nAnggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama\n4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali\nmasa jabatan.\nParagraf 2\nT\\rgas dan Wewenang\nPasal 25\n\n(l)\n\nDewan Pengawas berhrgas:\n\na. melakukan\n\npengawastrn terhadap Perumda Tirta Wilis\nNganjuk; dan\nb. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi 6a1a6\nmenjalankan pengunrstln Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Dewan Pengawas wajib:\na. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan\nb. membuat dan memelihara risalah rapat.\nPasal 26\n\nDewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana\ndimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang yang\ndilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:\na. menerima penyampaian Laporan Direksi Perumda Tirta Wilis\nNganjuk yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan darr\nlaporan tahunan sebagai salah satu dasar pengawasan;\nb. bersama Direksi menandatangani laporan tahunan, untuk\nselanjutnya disampaikan kepada KPM guna disahkan paling\nlambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;\nc. melakukan rapat bersama KPM dan Direksi dalam\npengembangan usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\nd. wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja\nDireksi kepada KPM sebagai dasar periimbangan KPM untuk\nmemperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi;\ne. memberikan pertimbangan terkait pengangkatan kepala satuan\npengawas intern; dan\nf. menerima penyampaian rencana kerja dan anggaran dari\nDireksi untuk ditandatangani bersama guna selanjutnya\ndisampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.\nParagraf 3\nSekretariat Dewan Pengawas\nPasal 27\n\n(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang\ndibiayai oleh Perumda Tirta wilis Nganjuk.\n(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk\nmembantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Sekretariat\nDewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.\n\nIl^\n\n\f-t2Paragraf 4\nPenghasilan\nPasal 28\n\n(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.\n(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud\npada 3ya1 (l) paling banyak terdiri atas:\na. honorarium;\nb. tunjangan;\nc. fasilitas; dan\/ atau\nd. tantiem atau insentif kinerja.\n(3) Besaran honorarium, tunjangan, fasilitas, dan\/atau tantiem\natau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\nditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturarr\nperundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan\nkemampuan keuangan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nParagraf 5\nPemberhentian\nPasal 29\n\nJabatan anggota Dewan Pengawas beralhir apabila:\na. meninggal dunia;\nb. masa jabatannya berakhir; dan\/atau\nc. diberhentikan sewaktu-waktu.\nPasal 30\n\n(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena\nmasa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal\n29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan\nlaporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3\n(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.\n(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)\nwajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang\nbelum dilaporkan paling lambat I (satu) bulan setelah berakhir\nmasa jabatannya.\n(3) Laporan pengunrsan tugas akhir masa jabatan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (l) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM\nuntuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan\nPengawas.\n\n(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan\nPengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah\nhasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari\nkantor akuntan publik kepada KPM.\n(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan\nPengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Wilis\nNganjuk dilaksanakan oleh KPM.\nPasal 3 1\n\n(l)\n\nDafam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena\ndiberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam\nPasa,l 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan\npemberhentian.\n\nIA\n\n\f-13(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan\ninformasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan\nPengawas yang bersangkutan:\na. tidak dapat melaksanakan tugas;\nb. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan\/ atau ketentuan anggaran dasar;\nc. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan\n\nkerugian pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk, negara,\n\nd.\ne.\nf.\ng.\n\ndan\/atau Daerah;\ndinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah\nmempunyai kekuatan hukum tetap;\nmengundurkan diri;\ntidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan\nPengawas sesuai dengan ketentuan peratura-n perundangundangan; dan\/ atau\ntidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan\nPemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi,\nakuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasal 32\n\nAnggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.\nPasal 33\n\n(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua)\njabatan Anggota Dewan Pengawas dan\/ atau anggota Komisaris.\n(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\ndikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktuwaktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak\ndilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja\nsejak yang bersalgkutan diangkat memangku jabatan baru\nsebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang\nbersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan\nberakhir.\nPasal 34\n\n(l)\n\nAnggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap\nsebagai:\n\na.\n\nanggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,\ndan\/atau badan usaha milik swasta;\nb. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan; dan \/ atau\nc. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.\n(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)\ndikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktuwaktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.\n(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak\ndilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari ke{a\nsejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru\nsebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan\nsebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.\n\nIr[\n\n\f-14Pasal 35\n\n(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan\ntanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda\nTirta Wilis Nganjuk.\n(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh\nsecara pribadi apabila yang bersangkutan bersa-lah atau lalai\nmenjalankan tugasnya.\n(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap\nanggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau\nkelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Wilis\nNganjuk kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan\nmengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan\nke rekening kas umum Daerah.\nBagian Keempat\nDireksi\nParagraf 1\nPersyaratan dan Pengangkatan\nPasal 36\n\n(1) Direksi melakukan pengunrsan terhadap Perumda Tirta Wilis\nNganjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\n(2) Direksi pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk diangkat oleh KPM.\n(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang\nbersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:\na. sehat jasmani dan rohani;\nb. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,\njujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk\nmemajukan dan mengembangkan perusahaan;\nc. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;\nd. memahami manajemen perusahaan;\ne. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha\nperusahaan;\nf. beijazah paling rendah Strata 1 (S-1);\ng. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang\nmanajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah\nmemimpin tim;\nh. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling\ntinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar\npertama kali;\ni. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau\nKomisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan\nusaha yang dipimpin dinyatakan pailit;\nj. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana\nyang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;\nk. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan\n1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala\ndaerah atau calon wakil kepala daerah, dan\/ atau calon\nanggota legislatif.\n\nh\n\n\f-15Pasal 37\n\n(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi\nsesuai ketentuan.\n(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit\nmelalui tahapan:\na. seleksi administrasi;\nb. UKK; dan\nc. wawancara akhir.\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud\npada ayat (1) dan ayat (21diatur dalam Peraturan Bupati.\nPasal 38\n\n(1)\n\nCalon anggota Direksi yang dinyatakan lulus\n\nseleksi\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani\nkontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.\n(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam\nPasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota\n\nDireksi yang dinilai marnpu melaksanakan tugas dengan baik\nselama masa jabatannYa.\n\n(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi\nwajib menandatangani kontrak kine{a.\n(4) Penandatanganan kontrak dimaksud pada 2y3t (3) dilakukan\nsebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi\nPasal 39\n\n(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling 1a6\" 5\n(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali\nmasa jabatan kecuali:\na. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan; 6ar1\n\nb. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus\n\ndan\/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk\nmasa jabatan yang ketiga.\n(2) Keahlian khusus dan prestasi yarrg sangat baik sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi\nkriteria:\na. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta\nRKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\n\nb. opini audit atas laporan\nc.\nd.\n\nkeuangan perusahaan minimal\nWajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut di akhir periode kepemimpinan;\nseluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\nterpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 1007o\n(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.\nPasal 40\n\n(1) Jumlah anggota Direksi Perumda Tirta Wilis Nganjuk ditetapkan\noleh KPM.\n(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\npaling sedikit I (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.\n\np\n\n\f-16(3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ndilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengumsan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2).\nParagraf 2\nT\\rgas dan Wewenang\nPasal 41\n\nDireksi mempunyai tugas:\na. melakukan pengurus\u20acrn terhadap Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\nb. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan\npengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Wilis\nNganjuk;\nc. membina pegawai;\nd. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Wilis\nNganjuk;\ne. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;\nf. menyusun Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Wilis\nNganjuk; dan\ng. menJrusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasa-l 42\n\nDireksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam\nPasal 41 mempunyai wewenang:\n\na.\n\nb.\nc.\nd.\ne.\nf.\ng.\n\nmengangkat, membina, memberhentikan dan memutasi pegawai\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk sesuai ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku;\nmenyusun konsep struktur organisasi dan tata keda Perumda\nTirta Wilis Nganjuk dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk\ndiajukan persetujuan kepada KPM;\nmengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah\nDireksi;\nmewakili Perumda Tirta Wilis Nganjuk di dalam dan di luar\npengadilan sesuai kewenangan yang ada;\nmelakukan perbuatan hukum dengan memenuhi persyaratan\nsesuai kewenangan yalg ada;\nmenyrsun dan menandatangani laporan bulanan, laporan\ntriwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan;\nmelakukan pengelolaan terhadap aset milik Perumda Tirta Wilis\nNganjuk berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan\n\nDewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundalg-\n\nundangan; dan\n\nh. menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan\nketentuan perundang-undangan.\n\nPasal 43\n\n(1) Dalam hal teladi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi,\npelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Wilis Nganjuk\ndilal<sanakan oleh Dewan Pengawas.\n(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk untuk membantu pelaksanaan\ntugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defrnitif\npaling lama 6 (enam) bulan.\n\ny^.\n\n\f-t7(3) Dalam hal teiadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi\ndan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurLlsan Perumda\nTirta Wilis Nganjuk dilaksanakan oleh KPM.\n(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Wilis\nNganjuk untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk sampai dengan pengangkatan\nanggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi delinitif paling\nIama 6 (enam) bulan.\nParagraf 3\nPenghasilan dan Cuti\nPasal 44\n\n(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nditetapkan oleh KPM.\n(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat\n(f ) paling banyak terdiri atas:\n\na.\nb.\nc.\nd.\n\ngaji;\n\ntunjangan;\nfasilitas; dan\/atau\ntantiem atau insentif pekerjaan.\n\ngaji, tunjangan, fasilitas, dan\/ atau tantiem atau\ninsentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\n\n(3) Besaran\n\nditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan\nkemampuan keuangan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasal 45\n\n(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:\na. cuti tahunan;\nb. cuti besar;\nc. cuti sakit;\nd. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan\nibadah haji;\ne. cuti nikah;\nf. cuti bersalin; dan\/ atau\ng. cuti diluar tanggungan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada\nayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar\ntanggungan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(3) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimal<sud pada ayat (l)\ndilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangal.\nParagraf 4\nPemberhentian\nPasal 46\n\nJabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:\na. meninggal dunia;\nb. masa jabatannya berakhir; atau\nc. diberhentikan sewaktu-waktu.\n\nb\n\n\f-18Pasal 47\n\n(1) Dalam\n\nhal jabatan anggota Direksi berakhir karena\n\nmasa\n\njabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46\nhuruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan\npengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga)\n\nbulan sebelum berakhir masa jabatannya.\n(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib\nmelaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum\ndilaporkan paling lambat I (satu) bulan setelah berakhir masa\njabatannya.\n(3) Berdasarkan laporan pengunrszrn tugas akhir masa jabatan\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib\nmenyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kine{a Direksi\nkepada KPM.\n(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian\ndan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai\n\ndasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang\n\natau\nmemberhentikan anggota Direksi.\n(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi\nyang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit\ndengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan\npublik dan disampaikan kepada KPM.\nPasal 48\n\n(1)\n\nDalam hal jabatan anggota Direksi berakhir\n\nkarena\n\ndiberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam\nPasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan\npemberhentian.\n(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada\nayat (l) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang\ndapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yarrg\nbersangkutan:\na. tidak dapat melaksanakan tugas;\nb. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan\/ atau ketentuan anggaran dasar;\nc. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan\nkerugian pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk, negara,\ndan\/ atau Daerah;\nd. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah\nmempunyai kekuatan hukum tetap;\ne. mengundurkan diri;\nf. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\ndan\/ atau\ng. tidak terpilih lagr karena adanya perubahan kebijakan\nPemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi,\nakuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasal 49\n\nDireksi pada Perumda Tirta Wilis Nganjuk diberhentikan oleh KPM.\n\nil^\n\n\f-19Pasal 50\n\n(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:\na. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara,\ndan badan usaha milik swasta;\nb. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undalgan; dan\/ atau\njabatan\nc.\nlain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.\n(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\ndikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktuwaktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.\n(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak\ndilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja\nsejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru\nsebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai\nanggota Direksi dinyatakan berakhir.\nBAB VIII\nKEPEGAWAIAN\n\nBagian Kesatu\nPegawai\nPasal 51\n\nTirta Wilis Nganjuk merupakan pekerja\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk yang pengangkatan,\n\n(1) Pegawai Perumda\n\npemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan\nberdasarkan pe{anjian ke{a sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai\nketenagakerjaan.\n(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat\n\nuntuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu sesuai\nketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\nBagian Kedua\nPengangkatan dan Kepangkatan\nPasal 52\n\n(1) Batas usia pensiun Pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk 56\n(lima puluh enam) tahun.\n(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan\nkenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari\npangkatnya dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun\ndalam pangkat terakhir.\nPasal 53\n\nKetentuan mengenai kepangkatan diatur dalam Peraturan Direksi\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\n\nU.\n\n\f-20Bagian Ketiga\nPenghasilan dan Cuti\nParagraf 1\nPenghasilan\nPasal 54\n\n(1) Pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk memperoleh penghasilan\nyang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung\njawab, dan kinerja.\n(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Wilis\nNganjuk sesuai dengan RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Wilis Nganjuk paling banyak\nterdiri atas:\n\na.\nb.\nc.\n\ngaji;\n\ntunjangan;\nfasilitas; dan\/atau\nd. jasa produksi atau insentif peke{aan.\n(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)\nditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan\nperaturan pemndang-undangan yang berlalu dengal\nmemperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tirta Wilis\nNganjuk.\nPasal 55\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk wajib mengikutsertakan pegawai\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk pada program jaminan kesehatan,\njaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan.\nParagral 2\nCuti\nPasal 56\n\n(1) Direktur Perumda Tirta Wilis Nganjuk wajib memberikan cuti\nkepada Pegawai.\n(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cuti tahunan\nyang diberikan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah\nPegawai yang bersangkutan beke{a selama 12 (dua belas) bulan\nsecara terus menerus.\n(3) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ndiatur dalam Peraturan Direksi.\n\nBagian Keempat\nPenghargaan dan Tanda Jasa\nPasa,l 57\n\n(l) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang\n\nmempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10\n(sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun,\n25 (dua puluh lima) tahun dan 3O (tiga puluh) tahun yang\n\nbesarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda\nTirta Wilis Nganjuk.\n\nIt^\n\n\f-21\n\n-\n\n(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah\nmenunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai\nsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) ditetapkan\ndengan Keputusan Direksi.\nBagian Kelima\nKewajiban dan Larangan\nPasal 58\n\nSetiap Pegawai wajib:\n\na. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan\nmelaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik\nb.\nc.\nd.\n\nIndonesia Tahun 1945;\n\nmendahulukan kepentingan Perumda Tirta Wilis Nganjuk di\natas kepentingan lainnya;\nmematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan yang\nberlaku di Perumda Tirta Wilis Nganjuk; dan\nmemegang teguh rahasia Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan\nrahasia jabatan.\nPasal 59\n\nSetiap Pegawai dilarang:\n\na. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Tirta Wilis\nb.\nc.\nd.\n\nNganjuk, Daerah, dan \/ atau Negara;\nmenggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan\nbagi diri sendiri dan\/atau orang lain yang merugikan Perumda\nTirta Wilis Nganjuk;\nmencemarkan nama baik Perumda Tirta Wilis Nganjuk, Daerah\ndan\/ atau Negara; dan\nmenjadi pengurus partai politik.\nBagian Keenam\nPemutusan Hubungan Ke{a\nPasal 60\n\nPemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:\n\na. Perumda Tirta Wilis Nganjuk melakukan penggabungan,\nb.\n\npeleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan\nPegawai tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk tidak bersedia menerima Pegawai;\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk melakukan efisiensi diikuti dengan\npenutupan Perumda Tirta Wilis Nganjuk atau tidak diikuti\n\ndengan penutupan Perumda Tirta Wilis Nganjuk\n\nc.\nd.\n\nyarrg\nPerumda\nTirta\nWilis\nNganjuk\nmengalami\nkerugian;\ndisebabkan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk tutup yang disebabkan karena\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk mengalami kerugian secara terus\nmenerus selama 2 (dua) tahun;\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk tutup yang disebabkan keadaan\nmemaksa (fore majeure\\ ;\n\np\n\n\f-22-\n\ne. Perumda Tirta Wilis Nganjuk dalam keadaan penundaan\nf.\ng.\n\nkewaj iban pembayaran utang;\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk pailit;\nadanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan\n\noleh Pegawai dengan alasan Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nmelakukan perbuatan sebagai berikut:\n1. menganiaya, menghina secara kasar,\n\n2.\n3.\n4.\n5.\n\natau\n\nmengancam\n\nPegawai;\n\nmembujuk dan\/ atau menyuruh Pegawai untuk melakukan\nperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;\ntidak membayar gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan\nselama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk membayar gaji secara tepat\nwaltu sesudah itu;\ntidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada\nPegawai;\n\nmemerintahkan Pegawai untuk melaksanakan pekerjaan di\nluar yang dipe{anjikan; atau\n6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pegawai sedangkan\npekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Ke{a;\nh. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan\nindusfial yang menyatakan Perumda Tirta Wilis Nganjuk tidak\nmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada humf g\nterhadap permohonan yang diajukan oleh Pegawai dan\nPerusahaan memutuskan untuk melakukan Pemutusan\nHubungan Kerja;\ni. Pegawai mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus\nmemenuhi syarat:\n1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis\nselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal\nmulai pengunduran diri;\n2. ttdak terikat dalam ikatan dinas; dan\n3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai\npengunduran diri;\nj. Pegawai mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan\nbukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perumda Tirta Wilis 2\n(dua) kali secara patut dan tertulis;\nk. Pegawai melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam\nPerjanjian Kerja, Peraturan Perumda Tirta Wilis, atau Pe{anjian\nKerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan\npertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali\nditetapkan lain dalam Pe{anjian Kerja, Peraturan Perusahaan,\natau Perjanjian Kerja Bersama;\n1. Pegawai tidak dapat melakukan peke{aan selama 6 (enam)\nbulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga\nmelakukan tindak pidana;\nm. Pegawai mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya\nsetelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;\nn. Pegawai memasuki usia pensiun; atau\no. Pegawai meninggal dunia.\n\nV\n\n\f-zoPasal\n\n6l\n\nDalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Perumda Tirta Wilis\nNganjuk wajib membayar uang pesangon dan\/atau uang\npenghargaan masa ke{a, dan uang penggantian hak yang\nseharusnya diterima.\nPasal 62\n\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan\nke{a Pegawai dan pemberian hak akibat pemutusan hubungan\nkerja Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\nBAB IX\nTAHUN BUKU\nPasal 63\n\n(1) Tahun Buku Perumda Tirta Wilis Nganjuk adalah tahun takwim.\n(2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah\ntanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.\nBAB X\nPEI'{YUSUNAN RENCANA BISNIS\nDAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN\n\nBagian Kesatu\nRencana Bisnis\nPasal 64\n\n(1) Penyusunan Rencana Bisnis Perumda Tirta Wilis Nganjuk\ndilakukan oleh Direksi.\n(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran\nperusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak\ndicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan\nanggaran dasar.\n(3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat\n(2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan\ndisetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh\nKPM.\n\n(a) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan\nmodal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan\ndengan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan hasil\nanalisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.\nPasal 65\n\nRencana Bisnis merupakan dasar pe{anjian kontrak kinerja\nDireksi.\nPasal 66\n\n(l)\n\nRencana Bisnis disusun untuk:\n\na. menunjukkan\n\ngambaran mengenai bisnis Perumda Tirta\n\nWilis Nganjuk kepada para pemangku kepentingan;\n\n),t,\n\n\f-24-\n\nb.\n\nmemberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Tirta\nWilis\nNganjuk;\nc. menentukan strategi bisnis;\nd. mengarahkan pengurus Perumda Tirta Wilis Nganjuk fokus\npada tujuan Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\ne. membantu menghadapi persaingan usaha; dan\nf. menarik investor dan kreditur.\n(2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada\nayat (1), Direksi memperhatikan:\na. asas perusahaan yang sehat;\nb. prinsip kehati-hatian;\nc. penerapan manajemen risiko; dan\nd. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Wilis\nNganjuk.\n\nWilis Nganjuk dalam mengelola Perumda Tirta\n\nPasal 67\n\nRencana Bisnis sebagaimana dimalsud dalam Pasal 66, untuk\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk paling sedikit memuat:\na. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan\nsebelumnya;\nb. kondisi Perumda Tirta Wilis Nganjuk saat ini;\nc. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan\nd. penetapal visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program\nkerja.\nPasal 68\n\n(1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,\ndisusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.\n(2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\nsebagai berikut:\na. ringkasan eksekutif;\nb. pendahuluan;\nc. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda\nTirta Wilis Nganjuk yang sudah berjalan;\nd. kondisi Perumda Tirta Wilis Nganjuk saat ini;\ne. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;\nf. prograrn Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\npenerapan manajemen risiko;\nh. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;\ndan\nproyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.\nI\nPasal 69\n\nKerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,\nuntuk Perumda Tirta Wilis Nganjuk berpedoman pada ketentuan\nperaturan perundang-undangan.\nBagian Kedua\nRencana Keda dan Anggaran\nPasal 70\n\n(1) Direksi wajib meny'usun RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nmerupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.\n\nIt1\n\n\f-25(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh\nDireksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh\nDewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.\n(3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan\nmodal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Tirta Wilis\n\nNganjuk disesuaikan dengan rencana pembiayaan\n\npada\n\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.\n\nTirta Wilis Nganjuk merupakan salah satu\ninstrumen untuk mengukur kinerja Perumda Tirta Wilis\n\n(4) RKA Perumda\n\nNganjuk, kine{a pengurus dan kine{a Pegawai yang berkenaan.\nPasal 71\n\n(1) RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam\nPasal 7O ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program\nkefa dan anggaran tahunan.\n(2) RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimala dimaksud pada\nayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda Tirta\nWilis Nganjuk.\n(3) Kerangka RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana\ndimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:\na. ringkasaneksekutif;\nb. pendahuluan;\nc. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;\nd. capaian kinerja Perumda Tirta Wilis Nganjuk tahun berjalan\ndan capaian kinerja berdasarkan indikator kine{a yang\nditetapkan oleh KPM;\ne. RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk tahun yang akan datang;\nf. proyeksi keuangan Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan anak\nperusahaan tahun yang akan datang;\ng. penerapan manajemen risiko;\nh. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;\ni. penutup; dan\nj. pengaturan uraian program ke{a, kegiatan dan anggaran\nta-l\"unan disesuaikan dengan kebijakan akunta.si Perumda\nTirta Wilis Nganjuk.\nPasal 72\n\nKerangka RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana dimaksud\ndalam Pasal 70 ayal (3), untuk Perumda Tirta Wilis Nganjuk sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\nPasal 73\n\n(1) Penyampaian rancangan RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nkepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum\ntahun RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk dimulai.\n(2) Tahun RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal I Januari.\n\n)!\n\n\f-26BAB xI\nPELAPORAN\n\nBagian Kesatu\nPelaporan Dewan Pengawas\nPasal 74\n\n(I) Laporan Dewan\n\nPengawas terdiri\n\ndari laporan triwulan dan\n\nlaporan tahunan.\n(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud\npada ayat (l) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang\ndisampaikan kepada KPM.\n(3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\npaling sedikit memuat:\na. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Wilis\nNganjuk;\nb. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tirta Wilis\nNganjuk; dan\nc. upaya memperbaiki kinefa Pemmda Tirta Wilis Nganjuk.\n(4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (21\ndisampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja\nsetelah akhir triwulan berkenaan.\n(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\n\ndisampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari\n\nkerja setelah tahun buku Perumda Tirta Wilis Nganjuk ditutup.\n(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)\ndisahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari ke{a\nsetelah laporan diterima.\n(7) Dafam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani\nlaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus\ndisebutkan alasannya secara tertulis.\n(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian\n\ndan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas\ndiatur dalam Peraturan Bupati.\nBagian Kedua\nPelaporan Direksi\nPasal 75\n\n(l)\n\nLaporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan\n\ndan laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan\n\nPengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.\n(2) L,aporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud\n\npada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan\nlaporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.\n(3) L,aporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\ndisampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari\nkerja setelah akhir triwulan berkenaan.\n(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), terdiri\natas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan\nmanajemen.\n\n(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),\nditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.\n(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),\ndisampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30\n(tiga puluh) hari kerja setelah diterima.\n\nw\n\n\f-27\n\n-\n\n(7) Dteksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat\npaling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan\nsebagaimana dimaksud pada ayat (6), disahkan oleh KPM.\n(8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana\ndimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Menteri sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan\npubtkasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan\nBupati.\nPasa-l 76\n\n(1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirta Wilis Nganjuk paling\nsedikit memuat:\na. laporan keuangan;\nb. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Wilis Nganjuk;\nc. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan\nlingkungan;\nd. rincian masalah yang timbul selama tahun buku\nyang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Wilis\nNganjuk;\ne. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah\ndilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun\nbuku yang baru lampau;\n\nf. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;\ndan\ng. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan\n\nPengawas untuk tahun yang baru lampau.\n(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada\nhuruf a paling sedikit memuat:\n\nayat\n\na. neraca akhir tahun buku yang baru lampau\n\n(1)\n\ndalam\n\nperbandingan dengan tahun buku sebelumnya;\n\nb. laporan laba rugi\nc.\nd.\ne.\n\ndari\n\ntahun buku\n\nyang\n\nbersangkutan;\nlaporan arus kas;\nlaporan perubahan ekuitas; dan\ncatatan atas laporan keuangan.\nBagian Ketiga\nPenggunaan Laba\nPasal 77\n\n(1) Penggunaan laba Perumda Tirta Wilis Nganjuk diatur dalam\nanggaran dasar.\n(2) Penggunaan laba Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:\na. pemenuhan dana cadangan;\nb. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas\npelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha\nperintisan Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nbersangkutan;\ndividen yang menjadi hak Daerah;\nd tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;\ne\nbonus untuk Pegawai; dan\/ atau\nf. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan.\n\ntt,\n\n\f-28(3) KPM memprioritaskan penggunaaan laba Perumda Tirta Wilis\nNganjuk untuk peningkatan kuantitas, kualitas,\ndan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan\nusaha perintisan Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang\nbersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.\n(4) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nditetapkan setiap tahun oleh KPM.\nPasal 78\n\nTirta Wilis Nganjuk wajib menyisihkan jumlah\ntertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana\n\n(1) Perumda\ncadangan.\n\n(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat\n\n(l) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan\nmencapai paling sedikit 2OVo (dua puluh persen) dari\nmodal Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n\n(3)\n\nKewqliban penyisihan dana cadangan\n\nsebagaimana\n\ndimalsud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Wilis\nNganjuk mempunyai saldo laba yang positif.\n(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh\npersen) dari modal Perumda Tirta Wilis Nganjuk hanya\ndapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Wilis\nNganjuk.\n(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 2O%o (dua\npuluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan\ndari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana\ncadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang\nbaik dengan memperhatikan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\n(71\n\nLaba yang diperoleh dari pengelolaan dana\n\ncadangan\n\ndimasukkan dalam perhitungan laba rugi.\nPasal 79\n\nDividen Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang menjadi hak Daerah\nmerupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.\nPasal 80\n\nuntuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus\nuntuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba\n\n(1) Tantiem\n\nbersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.\n\ntantiem dan bonus yang dikaitkan dengan\nkinerja Perumda Tirta Wilis Nganjuk dianggarkan dan\n\n(2) Pemberian\n\ndiperhitungkan sebagai biaya.\nPasal 81\n\nJika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku\nmenunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup\n\ndengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat da-lam\npembukuan Perumda Tirta Wilis Nganjuk dan dianggap ridak\nmendapat laba selama kerugian yarrg tercatat tersebut belum\nseluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan.\n\nlA\n\n\f-29Pasal 82\n\n(1) Perumda Tirta Wilis Nganjuk melaksanakan tanggung jawab\nsosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba\nbersih.\n(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan\n\nlingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat\ndiprioritaskan\n\nuntuk keperluan pembinaan usaha\n\n(1)\n\nmikro,\n\nusaha kecil, dan koperasi.\nBAB XII\nKERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA\n\nBagian Kesatu\nKerja Sama\nPasal 83\n\n(1) Perumda Tirta Wilis Nganjuk dapat melakukan ke{a sama\ndengan pihak lain.\n(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus saling\nmenguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah\nDaerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.\n(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Wilis Nganjuk dengan\npihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan\nmekanisme internal Perumda Tirta Wilis Nganjuk berdasarkan\nketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n(a) Dafam hal keq'a sama berupa pendayagunaan aset tetap yang\ndimiliki Perumda Tirta Wilis Nganjuk, kerja sama dimaksud\ndilakukan melalui kerja sama operasi.\n(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas\nberlaku ketentuan:\na. disetujui oleh KPM;\nb. laporan keuangan Perumda Tirta Wilis Nganjuk 3 (tiga)\ntahun terakhir dalam keadaan sehat;\nc. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk yang berasal dari penyertaan\nmodal Daerah; dan\nd. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.\n(6) Perumda Tirta Wilis Nganjuk memprioritaskan kerja sama\ndengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka\nmendukung kerja sama Daerah sesuai ketentuan.\n(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk untuk melaksanakan kerja sama\nsesuai ketentuan.\nBagian Kedua\nPinjaman\nPasal 84\n\n(l)\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk dengan persetujuan KPM dapat\nmelakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah\nPusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam\nnegeri untuk pengembangan usaha dan investasi.\n\nF\n\n\f-30(2) Dalam\n\nhal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat\n\n(1)\n\nmempersy\u20acrratkan jaminan, aset Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nyang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Wilis Nganjuk\ndapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.\n(3) Dafam hal Perumda Tirta Wilis Nganjuk melakukan pinjaman\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah\nDaerah, tidak dipersyaratkan jaminan.\n(a) Pinjaman Perumda Tirta Wilis Nganjuk dilaksanal<an dengan\n\npersetujuan KPM.\n(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Wilis\nNganjuk diatur dalam Peraturan Bupati.\nBagian Ketiga\nPengadaan Barang dan Jasa\nPasal 85\n\n(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Wilis Nganjuk\ndilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.\n(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana\ndimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.\nBAB XIII\nASOSIASI\nPasal 86\n\n(l)\n\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk wajib menjadi anggota Persatuan\nPerusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).\n(2) Perumda Tirta Wilis Nganjuk dapat memanfaatkan PERPAMSI\nsebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar\nPerusahaan Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi\ndengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.\nBAB XIV\nPEMBUBARAN\nPasal 87\n\n(1) Pembubaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk ditetapkan dengan\nPeraturan Daerah.\n(2) Fungsi Perumda Tirta Wilis Nganjuk yang dibubarkan\nsebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilalsanakan oleh\nPemerintah Daerah.\n(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Wilis\nNganjuk dikembalikan kepada Daerah.\n(4) Pembubaran Perumda Tirta Wilis Nganjuk dilakukan\nberdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat\nkesehatan, dal hasil evaluasi Perumda Tirta Wilis Nganjuk\nsesuai ketentuan.\n\nlh\n\n\f-31\n\n-\n\nBAB XV\nPERAN SERTA MASYARAKAT\nPasal 88\n\n(l)\n\nMasyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi\nmengenai gangguan pelayanan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau\ntertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Tirta\nWilis Nganjuk.\n(3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada\nayat (2), Perumda Tirta Wilis Nganjuk wajib menyediakan sarana\nyang memadai.\nBAB XVI\nTARIF AIR\nPasal 89\n\n(1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:\na. tarif rendah;\nb. tarif dasar;\nc. tarif penuh; dan\nd. tarif kesepakatan.\n(2) Perumda Tirta Wilis Nganjuk menetapkan struktur dan variasi\ntarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok\npelanggan, dan jenis tarif.\n(3) Perhitungan tarif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang mengatur perhitungan\ndan penetapan Tarif.\nPasal 90\n\n(1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan\nNovember setiap tahun.\n(2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada\nayat (1) disampaikan kepada Menteri.\n(3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepalatan\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d kepada\nDireksi.\n(4) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat\n(3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.\nPasal 9 1\n\n(1) Direksi menyusun rancangan\n\ntarif paling lambat\n\nminggu\n\npertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan\nPengawas.\n\n(2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)\nmempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan\ntarget peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data\npendukung paling sedikit:\na. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;\nb. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;\n\nil^\n\n\f-32-\n\nc.\nd.\n\nperbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;\n\nproyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas\npelayanan;\n\ne. perhitungan besaran subsidi yang diberikan\nf.\n\nkepada\n\nkelompok pelanggan yang kurang mampu; dan\nkajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompokkelompok pelanggan.\nPasal 92\n\n(1)\n\nDewan Pengawas melakukan evaluasi rancang\u20acrn tarif\n\nsebagaimana dimaksud da-lam Pasal 91 ayat (2) pafing lambat\nbulan Agustus.\n(2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat\n(l) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui\nberbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.\n(3) Hasil konsultasi publik pada ayat (21 dibahas bersama dengan\nDewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan\nsecara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.\n(4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)\ndisampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk\nselanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.\n(5) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif\nyang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),\nyang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan\nbiaya secara penuh (7trll cost recouery), Pemerintah Daerah wajib\nmenyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya\nmelalui APBD.\n(6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)\ndisampaikan kepada Menteri.\n(7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada\nmasyarakat pelanggan melalui media massa atau media online\nsecara efektif.\nPasal 93\n\nUntuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perumda\nTirta Wilis Nganjuk dengan Rencana Pembangunan Jangka\nMenengah Daerah (RPJMD) dan APBD, Direksi wajib:\na. men]rusun rencana jangka panjang perusahaan (corporate planl;\ndan\nb. RKA Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\nPasal 94\n\nUntuk perencanaart Tarif dan pengembangan Perumda Tirta Wilis\nNganjuk, Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis dan RKA\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk dengan memperhatikan dokumen:\na. Rencana Pembangunan Jangka Menengalt Daerah\ndan penyusunan APBD terkait program Sistem Penyediaan Air\n\nMinum;\n\nb.\n\nc.\n\nRencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan\nKebijakan strategi Daerah.\n\nw\n\n\f-33Pasal 95\n\nUntuk meningkatkan kine{a, Direksi melakukan langkah strategis\nmengurangi volume kehilangan air dengan berpedoman pada target\nnasional kehilangan air sesuai dengan Rencana Pembangunan\nJangka Menengah Nasional.\nBAB XVII\nTANGGUNG JAWAB\nPasal 96\n\n(1) Anggota Dewan Pengawas dan\/atau anggota Direksi wajib\ndengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas\nuntuk kepentingan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan\/atau anggota Direksi\nbertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang\nbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.\n(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap\nanggota Dewan Pengawas dan\/ atau anggota Direksi yang\nkarena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian\npada Perumda Tirta Wilis Nganjuk kecuali anggota Dewan\nPengawas dan\/atau anggota Direksi yang bersangkutan\nmengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan\nke rekening kas umum Daerah.\nBAB XVIII\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\n\nBagian Kesatu\nPembinaan\nPasal 97\n\n(l) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan\n\nterhadap\npengurusan Perumda Tirta Wilis Nganjuk.\n(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan\noleh:\na. Sekretaris Daerah;\nb. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi\npembinaan teknis BUMD; dan\nc. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi\npengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.\nPasal 98\n\nSekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk pada kebijakan yang bersifat strategis.\nBagian Kedua\nPengawasan\nPasal 99\n\n(1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Wilis Nganjuk dilakukan\nuntuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.\n\nll\n\n\f-34(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan\noleh pegawasan internal dan pengawasan eksternal.\n(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ndilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan\/atau\nkomite lainnya.\n(4) Pengawasan ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\ndilakukan oleh:\na. Pemerintah Daerah;\nb. Menteri untuk pengawasan umum; dan\nc. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah\nnonkementerian untuk pengawasan teknis.\n(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud\npada ayat l4l huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada\nPemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.\nPasal 100\n\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan\ndilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.\nBAB XIX\nKETENTUAN PERALIHAN\nPasal 101\nPada saat berlakunya Peraturan Daerah ini peraturan pelaksanaan\ndari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor\n\n6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum\nKabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (kmbaran Daerah\nKabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1987 Seri C Nomor 1),\ndinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak\nbertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\nBAB XX\nKETENTUAN PENUTUP\nPasal\n\n1O2\n\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\nKabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang\nPendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah\nTingkat II Nganjuk (kmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tiagkat II\nNganjuk Tahun 1987 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak\nberlaku.\nPasal 103\n\nPeraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan\n\npaling lama I (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini\ndiundangkan.\n\nh\n\n\f-35Pasal 104\n\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\n\nAgar setiap or\u20acrng mengetahuinya, memerintahkal pengundangan\nPeratura-n Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran\nDaerah Kabupaten Nganjuk.\n\nDitetapkan di Nganjuk\npada tanggal 21 Agustus 2024\nPJ.\n\nBUPATI NGANJUK,\n\nttd\nSRI HANDOKO TARUNA\n\nDiundangkan di Nganjuk\n\npada tanggal 21 Agustus 2024\nSEKRETARIS DAERAH\nKABUPATEN NGANJUK\n\nttd.\nDrs. NUR SOLEKAN. M.Si.\nPembina Utama Madya\nNIP. 19661227 198602 1001\nLEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 6\n\nSUTRI N\n\nM.Si.\nI\n\nNIP. 19\n\n501 199202 1001\n\nNOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN NGANJUK\n\n: IO9-5\/2O2\n\nIT^\n\n\fPENJEI.ASAN\nATAS\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK\nNOMOR 5 TAHUN 2024\nTENTANG\nPERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS\nKABUPATEN NGANJUK\n\nI.\n\nUMUM\n\nPerusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk\n(Perumda Tirta Wilis Nganjuk) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah\n\nKabupaten Nganjuk. Keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur\npelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhal masyarakat dalam\npenyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan.\nPerumda Tirta Wilis Nganjuk merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk\nmemenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum yang merupakan\nkebutuhan pokok minimal sehari-hari.\nSeiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih\nyang memenuhi standar dan syarat kesehatan, dan untuk menyesuaikan\nperkembangan perusahaan, dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis\ndalam menerapkan tata kelola perusahaan yang batk (good cDrporate gouemance),\nmengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien,\nserta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang, Peraturan\nPemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,\nmaka diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan\nDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang\nPendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.\nPengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat\nkelembagaan Perumda Air Minum Tirta Wilis Nganjuk dengan berpedoman pada\nketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 yang mengatur mengenai\nBUMD secara komprehensif beserta peraturan pelaksanaannya, guna\nmendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah, sesuai\ndengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam\npelaksanaan pencapaian target Millennium Deuelopment Goals (MDGs), dan\/ atau\nTujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)\/Sustainable Deuelopment Goals\n(SDGs).\n\nII.\n\nPASAL DEMI PASAL\n\nPasal I\nCukup\nPasal 2\nCukup\nPasal 3\nCukup\nPasal 4\nCukup\n\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\n\nPasal 5\n\nCukup jelas.\nPasal 6\nCukup jelas.\n\np\"\n\n\f_c\nPasal 7\n\nCukup jelas.\nPasal 8\n\nCukup jelas.\nPasal 9\n\nCukup jelas.\nPasal 10\nCukup jelas.\nPasal 11\nCukup jelas.\nPasal 12\nCukup jelas.\nPasal 13\nCukup jelas.\nPasal 14\nCukup jelas.\nPasal 15\nCukup jelas.\nPasal 16\nCukup jelas.\nPasal 17\nCukup jelas.\nPasal 18\nCukup jelas.\nPasal 19\nCukup jelas.\nPasal 2O\nCukup jelas.\nPasal 2 I\nCukup jelas.\nPasal 22\nCukup jelas.\nPasal 23\nCukup jelas.\n\nPasil24\nCukup\nPasal 25\nCukup\nPasal 26\nCukup\nPasal 27\nCukup\nPasal 28\nCukup\nPasal 29\nCukup\nPasal 30\nCukup\nPasal 3 I\n\nCukup\nPasal 32\nCukup\nPasal 33\nCukup\nPasd 34\nCukup\nPasal 35\nCukup\n\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\n\nh\n\n\f-3Pasal 36\nCukup\nPasal 37\nCukup\nPasal 38\nCukup\nPasal 39\nCukup\nPasal 4O\nCukup\nPasal 4l\nCukup\nPasal 42\nCukup\nPasal 43\nCukup\nPasal 44\nCukup\nPasal 45\nCukup\nPasal 46\nCukup\nPasal 47\nCukup\nPasal 48\nCukup\nPasal 49\nCukup\nPasal 50\nCukup\nPasal 51\nCukup\nPasal 52\nCukup\nPasal 53\nCukup\nPasal 54\nCukup\nPasal 55\nCukup\nPasal 56\nCukup\nPasal 57\nCukup\nPasal 58\nCukup\nPasal 59\nCukup\nPasal 60\nCukup\nPasal 61\nCukup\nPasal 62\nCukup\nPasal 63\nCukup\nPasal 64\nCukup\n\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\n\ni)^\n\n\f-4Pasal 65\n\nCukup\nPasal 66\nCukup\nPasal 67\nCukup\nPasal 68\nCukup\nPasal 69\nCukup\nPasal 70\nCukup\nPasal 71\nCukup\nPasaJT2\nCukup\nPasal 73\nCukup\n\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\n\nPasal74\nCukup jelas.\nPasal 75\nCukup jelas.\nPasal 76\nCukup jelas.\nPasaJTT\n\nCukup jelas.\nPasal 78\nCukup jelas.\nPasal 79\nCukup jelas.\nPasal 8O\nCukup jelas.\nPasal 8l\nCukup jelas.\nPasal 82\nCukup jelas.\nPasal 83\nCukup jelas.\nPasal 84\nCukup jelas.\nPasal 85\nCukup jelas.\nPasal 86\nCukup jelas.\nPasal 87\nCukup jelas.\nPasal 88\nCukup jelas.\nPasal 89\nAyat (1)\n\nHurufa\n\nYang dimaksud dengan \"tarif rendah\" adalah tarif bersubsidi yang\nnilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.\n\nHurufb\n\nYang dimaksud dengan \"tarif dasari adalah tarif yang nilainya sama\natau ekuivalen dengan biaya dasar.\n\ntu\n\n\f-5Huruf c\nYang dimaksud dengan \"tarif penuh\" adalah tarif yang nilainya lebih\ntinggi dibanding biaya dasar.\n\nHurufd\nYang dimaksud dengan \"tarif kesepalatan\" adalah tarif yang nilainya\ndihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirta Wilis\nNganjuk dan pelanggan.\nAyat (2)\nCukup jelas.\nAyat (3)\nCukup jelas.\nPasal 9O\n\nCukup jelas.\nPasal 91\n\nCukup\nPasal 92\nCukup\nPasa1 93\nCukup\nPasal 94\nCukup\nPasal 95\nCukup\nPasal 96\nCukup\nPasal 97\nCukup\nPasal 98\nCukup\nPasal 99\nCukup\nPasal l0O\nCukup\nPasal 101\nCukup\nPasal 102\nCukup\nPasal 103\nCukup\nPasal 104\nCukup\n\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\njelas.\n\nTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 34\n\nt\\\n\n\f"}