Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
|---|---|
| Jenis Dokumen | Peraturan Daerah |
| Judul Peraturan | Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2026 Tentang Desa . |
| T.E.U | Nganjuk, Bupati Kepala Daerah Tingkat II |
| Nomor Peraturan/Putusan | 6 |
| Tahun Terbit | 2026 |
| Singkatan Jenis | PERDA |
| Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan | Kabupaten Nganjuk |
| Tanggal Penetapan/Dibacakan | 2026-08-19 |
| Tanggal Pengundangan | 2026-08-19 |
| Subjek | Desa |
| Sumber | LD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Nomor 6 |
| Status | BERLAKU |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bag.Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Penandatangan | Marhaen Djumadi |
| Urusan Pemerintahan | Hukum Administrasi Negara |
| Peraturan Terkait | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025. |
| Dokumen Terkait | |
| Pemrakarsa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |

