Keputusan Bupati Nomor 96 Tahun 2025

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2 / 96 / K / 411.013 / 2025 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Nganjuk .
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Dokumen Keputusan Bupati
Judul Peraturan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2 / 96 / K / 411.013 / 2025 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Nganjuk .
T.E.U BAGIAN HUKUM
Nomor Peraturan/Putusan 96
Tahun Terbit 2025
Singkatan Jenis KEPBUP
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan Kabupaten Nganjuk
Tanggal Penetapan/Dibacakan 2025-02-24
Tanggal Pengundangan 2025-02-24
Subjek Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Nganjuk
Sumber Bagian Hukum
Status BERLAKU
Bahasa Indonesia
Lokasi Bag. Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk
Bidang Hukum Administrasi Negara
Penandatangan Marhaen Djumadi
Urusan Pemerintahan Hukum/Administrasi Negara
Peraturan Terkait
  1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberape kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintirhan Daerah sebagairntrna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  6. Peraturan Pernerirrtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Fresiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  8. Peraturan Menteri Dalnm Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2074 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201E tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis
    dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomoan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perranggulangan Humman Immunod.efciencg Virus, Acquired
    Immuno Deficiencg Sgndrome, dan Infeksi Menular Seksual;
  14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68.MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
  16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dokumen Terkait
Pemrakarsa Dinas Kesehatan