Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahu 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2025 .
Unduh Peraturan
Mohon Maaf File Abstrak Belum Diupload.
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Dokumen Peraturan Desa
Judul Peraturan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahu 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2025 .
T.E.U (Desa Macanan)
Nomor Peraturan/Putusan 3
Tahun Terbit 2025
Singkatan Jenis PERDES
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Tanggal Penetapan/Dibacakan 2025-05-09
Tanggal Pengundangan 2025-05-15
Subjek Masyarakat Desa Macanan, BPD, Dinas DPMD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Sumber Lembaran Desa Macanan Tahun 2025 Nomor 3
Status BERLAKU
Bahasa Indonesia
Lokasi Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Bidang Hukum Administrasi Negara
Penandatangan Kepala Desa Macanan
Urusan Pemerintahan Keuangan
Peraturan Terkait

<!-- [if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

<!-- [if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

<!-- [if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

<!-- [if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

<!-- [if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

<!-- [if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

<!-- [if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

<!-- [if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

<!-- [if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

<!-- [if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

<!-- [if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

<!-- [if !supportLists]-->12.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

<!-- [if !supportLists]-->13.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

<!-- [if !supportLists]-->14.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

<!-- [if !supportLists]-->15.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

<!-- [if !supportLists]-->16.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

<!-- [if !supportLists]-->17.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

<!-- [if !supportLists]-->18.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

<!-- [if !supportLists]-->19.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

<!-- [if !supportLists]-->20.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

<!-- [if !supportLists]-->21.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

<!-- [if !supportLists]-->22.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

<!-- [if !supportLists]-->23.    <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk  Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022  Nomor 3);

<!-- [if !supportLists]-->24.    <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

<!-- [if !supportLists]-->25.    <!--[endif]-->Peraturan Desa Macanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 Desa Macanan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);

<!-- [if !supportLists]-->26.    <!--[endif]-->Peraturan Desa Macanan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Macanan (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 1);

 
Dokumen Terkait

1 musyawarah desa (Musdes)

2. Musrenbangdes 

3. penetapan perdes dengan BPD 
Pemrakarsa Kepala Kecamatan Loceret