Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Unduh Peraturan
Mohon Maaf File Abstrak Belum Diupload.
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Dokumen Peraturan Desa
Judul Peraturan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
T.E.U (Desa Macanan)
Nomor Peraturan/Putusan 1
Tahun Terbit 2024
Singkatan Jenis PERDES
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Tanggal Penetapan/Dibacakan 2024-02-15
Tanggal Pengundangan 2024-02-15
Subjek Masyarakat Desa Macanan, BPD, Dinas DPMD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Sumber Lembaran Desa Macanan Tahun 2024 Nomor 1
Status BERLAKU
Bahasa Indonesia
Lokasi Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Bidang Hukum Administrasi Negara
Penandatangan Kepala Desa Macanan
Urusan Pemerintahan Keuangan
Peraturan Terkait

                      1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

<!-- [if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

<!-- [if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

<!-- [if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

<!-- [if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

<!-- [if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

<!-- [if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

<!-- [if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

<!-- [if !supportLists]-->9.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

<!-- [if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

<!-- [if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

<!-- [if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

<!-- [if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

<!-- [if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

<!-- [if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

<!-- [if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

<!-- [if !supportLists]-->17. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

<!-- [if !supportLists]-->18. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang  Tentang Pengelolaan Dana Desa;

<!-- [if !supportLists]-->19. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

<!-- [if !supportLists]-->20. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

<!-- [if !supportLists]-->21. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);

<!-- [if !supportLists]-->22. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);

<!-- [if !supportLists]-->23. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

<!-- [if !supportLists]-->24. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

<!-- [if !supportLists]-->25. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

<!-- [if !supportLists]-->26. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

<!-- [if !supportLists]-->27. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

<!-- [if !supportLists]-->28. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

<!-- [if !supportLists]-->29. <!--[endif]-->Peraturan Desa Macanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2022 Nomor 7);

<!-- [if !supportLists]-->30. <!--[endif]-->Peraturan Desa Macanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2023 Nomor 5.
Dokumen Terkait

Musyawarah Pembahasan Penetapan Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD
Pemrakarsa Kepala Kecamatan Loceret