Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
3.
4.
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesai Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Buapti Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan,
dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2024 Nomor 3)
32. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2025 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2024 Nomor
4)