Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2029 s/d 2025.
Unduh Peraturan
Mohon Maaf File Abstrak Belum Diupload.
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Dokumen Peraturan Desa
Judul Peraturan Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2029 s/d 2025.
T.E.U Kepala Desa
Nomor Peraturan/Putusan 2
Tahun Terbit 2025
Singkatan Jenis PERDES
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan Desa Gondangkulon,Kecamatan Gondang
Tanggal Penetapan/Dibacakan 2025-05-20
Tanggal Pengundangan 2025-05-20
Subjek Anggaran Pemerintah Desa Gondangkulon
Sumber LD Kabupaten Nganjuk (79)
Status BERLAKU
Bahasa Indonesis
Lokasi Desa Gondangkulon,Kecamatan Gondang
Bidang Hukum Keuangan
Penandatangan Kepala Desa Gondangkulon
Urusan Pemerintahan Keuangan
Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor
3);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor
7);
25. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa
Gondangkulon (Lembaran Desa Tahun 2019
Nomor 3);
26. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 4 Tahun
2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Gondangkulon
(Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4)

Dokumen Terkait
Pemrakarsa Kepala Kecamatan Gondang