Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
2.
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
5.
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Buapti Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa
Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3)
30. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 5)