<!-- [if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

<!-- [if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

<!-- [if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

<!-- [if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

<!-- [if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

<!-- [if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

<!-- [if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

<!-- [if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

<!-- [if !supportLists]-->9.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

<!-- [if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

<!-- [if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa

<!-- [if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa;

<!-- [if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;

<!-- [if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.