1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor
i);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun
2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada
Pemerintah Desa;
36. Peraturan Desa Bangsri tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bangsri Tahun 2024
Nomor 5);
37. Peraturan Desa Bangsri Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Bangsri Tahun 2024 Nomor 6);
38. Peraturan Desa Bangsri Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bangsri Tahun 2025 Nomor
3);