1.                   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851);

<!-- [if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

<!-- [if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

<!-- [if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

<!-- [if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

<!-- [if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

<!-- [if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

<!-- [if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

<!-- [if !supportLists]-->9.    <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 243);

<!-- [if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

<!-- [if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

<!-- [if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);

<!-- [if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

<!-- [if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024  Nomor 2);

<!-- [if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

<!-- [if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

<!-- [if !supportLists]-->17. <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

<!-- [if !supportLists]-->18. <!--[endif]-->Peraturan Desa Balongpacul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balongpacul Tahun 2025 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2025 Nomor 4);

<!-- [if !supportLists]-->19. <!--[endif]-->Peraturan Desa Balongpacul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2025 Nomor 1);

<!-- [if !supportLists]-->20. <!--[endif]-->Peraturan Desa Balongpacul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2025 Nomor 5);