Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025.
Unduh Peraturan
Mohon Maaf File Abstrak Belum Diupload.
Tipe Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Jenis Dokumen Peraturan Kepala Desa
Judul Peraturan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025.
T.E.U (Desa Macanan)
Nomor Peraturan/Putusan 2
Tahun Terbit 2025
Singkatan Jenis PERKADES
Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Tanggal Penetapan/Dibacakan 2025-01-09
Tanggal Pengundangan 2025-01-09
Subjek Masyarakat Desa Macanan, BPD, Dinas DPMD dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Sumber Berita Desa Macanan Tahun 2025 Nomor 2
Status DICABUT
Bahasa Indonesia
Lokasi Desa Macanan,Kecamatan Loceret
Bidang Hukum Administrasi Negara
Penandatangan Kepala Desa Macanan
Urusan Pemerintahan Keuangan
Peraturan Terkait

<!-- [if !supportLists]-->1.   <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

<!-- [if !supportLists]-->2.   <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

<!-- [if !supportLists]-->3.   <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

<!-- [if !supportLists]-->4.   <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

<!-- [if !supportLists]-->5.   <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

<!-- [if !supportLists]-->6.   <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);

<!-- [if !supportLists]-->7.   <!--[endif]-->Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2025;

<!-- [if !supportLists]-->8.   <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

<!-- [if !supportLists]-->9.   <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);

<!-- [if !supportLists]-->10.   <!--[endif]-->Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

<!-- [if !supportLists]-->11.   <!--[endif]-->Peraturan Desa Macanan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

 

 

 

 

 

                 M

 
Dokumen Terkait

Musyawarah Desa Khusus dengan Lembaga Desa RT RW , Perangkat Desa dan BPD
Pemrakarsa Kepala Kecamatan Loceret