|
<!-- [if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
<!-- [if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
<!-- [if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
<!-- [if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
<!-- [if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
<!-- [if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
<!-- [if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;
<!-- [if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
<!-- [if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.
|