Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
|---|---|
| Jenis Dokumen | Peraturan Bupati |
| Judul Peraturan | Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Jaringan Fiber Optik dan Jalan Keluar Masuk. |
| T.E.U | Nganjuk, Bupati Kepala Daerah Tingkat II |
| Nomor Peraturan/Putusan | 21 |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Singkatan Jenis | PERBUP |
| Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan | Kabupaten Nganjuk |
| Tanggal Penetapan/Dibacakan | 2025-06-05 |
| Tanggal Pengundangan | 2025-06-05 |
| Subjek | Pemanfaatan Ruang Milik Jalan |
| Sumber | BD Kabupaten Nganjuk 2025 (22) |
| Status | BERLAKU |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bag.Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Penandatangan | Maerhaen Djumadi |
| Urusan Pemerintahan | Hukum Administrasi Negara |
| Peraturan Terkait | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01 /2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 |
| Pemrakarsa | - |