Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
|---|---|
| Jenis Dokumen | Peraturan Bupati |
| Judul Peraturan | Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. |
| T.E.U | Nganjuk, Bupati Kepala Daerah Tingkat II |
| Nomor Peraturan/Putusan | 8 |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Singkatan Jenis | PERBUP |
| Tempat Penetapan/Terbit/Peradilan | Kabupaten Nganjuk |
| Tanggal Penetapan/Dibacakan | 2025-02-21 |
| Tanggal Pengundangan | 2025-02-21 |
| Subjek | ASN |
| Sumber | Bagian Hukum |
| Status | BERLAKU |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bag.Hukum Sekda Kabupaten Nganjuk |
| Bidang Hukum | Hukum Administrasi Negara |
| Penandatangan | SRI HANDOKO TARUNA |
| Urusan Pemerintahan | Kepegawaian |
| Peraturan Terkait | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023. |
| Dokumen Terkait | - |
| Pemrakarsa | BKPSDM |